Dalam jangka waktu sekitar 10 bulan, nasabah harus melunasi pinjaman Rp 1 juta plus Rp 28.000 atau dengan skema bagi hasil 2,8% flat.

“Sebenarnya, pengembaliannya bukan bagi hasil, tapi lebih kepada penyesuaian nilai inflasi. Jadi, bisa dikatakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi alias 0%,” beber Gus Latif. 

Tanggung renteng

Bagaimana jika terjadi gagal bayar? Ternyata, para pengelola BWM punya strategi masing-masing.

Contohnya, kebijakan yang diberlakukan oleh pengelola BWM Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. BWM ini berdiri 3 Oktober 2017. 

Menurut Agus Nasrullah, Ketua Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren, pihaknya menerapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kredit macet.

Di antaranya, menjalankan program yang diberi nama “halmi”, yakni singkatan dari halaqoh mingguan.

Melalui program ini, pengelola BWM Buntet Pesantren dan para nasabah melakukan pertemuan rutin setiap pekan. Biasanya agenda halmi diisi acara keagamaan, sekaligus menjadi tempat pembayaran cicilan pinjaman nasabah.

Bukan cuma menggelar program halmi, dalam skema pembiayaan BWM Buntet Pesantren juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok debitur atau istilahnya tanggung renteng.

Agus mencontohkan, semua anggota kelompok nasabah wajib bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diterima masing-masing anggota. Misalnya dalam satu kelompok ada 10 nasabah. 

“Jika ada satu orang anggota kelompok menunggak pembayaran cicilan, maka yang sembilan orang harus ikut menanggung cicilannya. Jika tidak dilunasi, maka ke depannya kami enggak akan memberikan pinjaman lagi (ke kelompok itu),” ujar Agus.

Baca: Mengenal Keunikan Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Baca: Ada 15 Bank Berdampak Sistemik, Tapi OJK Pastikan Sektor Keuangan Sehat

Dengan menerapkan strategi tersebut, Agus mengklaim, pihaknya mampu menghindari risiko gagal bayar nasabah. Bahkan, kata dia, saat ini rasio kredit bermasalah di BWM Buntet Pesantren tercatat 0%.