TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Integrasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) diyakini Dewan Energi Nasional (DEN) mampu mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ditetapkan target sebanyak 4,7 juta rumah tangga bisa menikmati sumber energi gas bumi maupun gas dalam kemasan tabung LPG pada 2025.

Namun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak program jaringan gas (jargas) rumah tangga digulirkan 2009 silam, sampai saat ini baru terbangun 324.115 Sambungan Rumah Tangga (SR) yang diselesaikan oleh PGN dan PT Pertamina (Persero). Realisasi tersebut baru memenuhi 24 persen dari target pemerintah 1,14 juta SR sampai 2019 mendatang.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan jumlah rumah tangga yang sudah memanfaatkan gas LPG masih jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah menikmati gas bumi.

"Angka penggunaan tabung gas untuk rumah tangga sudah cukup banyak, cuma yang gas kota yang di bawah target," kata Rinaldy di Jakarta, Rabu (11/7).

Ia meyakini integrasi PGN dan Pertagas mampu mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas sehingga diharapkan bisa menambah jumlah SR secara signifikan.

Menurut Rinaldy, masalah klasik pembangunan jargas bagi pelanggan rumah tangga adalah pembebasan lahan yang akan dilintasi jaringan pipa gas bumi. Kendala lahan itulah yang selama ini menghambat pembangunan jargas rumah tangga oleh PGN dan Pertamina.

"Dengan integrasi, PGN bisa lebih fokus melakukan pembangunan," ujarnya.

Secara terpisah, Pengamat Energi dari Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto menuturkan peningkatan infrastruktur jaringan gas tergantung dari arah kebijakan perusahaan. Namun dia menyebut integrasi PGN dan Pertagas memudahkan eksekusi kebijakan dalam pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan.

"Jadi ketika ada penugasan untuk ekspansi pengembangan infrastruktur dari pemerintah, hal itu akan lebih mudah dijalankan," ujarnya.

Kementerian ESDM sendiri menargetkan pada tahun ini bisa menambah jumlah pengguna gas rumah tangga sebanyak 463.495 SR. Program jargas ini selain dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga mendorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan jaringan gas kota.

Sementara untuk pipa gas, hingga akhir 2017 telah dibangun sepanjang 10.671 kilometer (km) dan akan ditambah menjadi 11.226 km pada tahun 2018. Penambahan pada 2017 dilakukan sepanjang 484 km dari ruas Belawan-KIM-KEK, Ruas Payo Selincah, dan Ruas WJB Batam.

Percepatan Pembangunan Lewat Skema KPBU

PGN sendiri telah mengusulkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberlakukan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendanai program pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Minimnya realisasi pembangunan jargas dari target yang ditetapkan pemerintah, membuat PGN berinisiatif mencarikan solusi pendanaan program tersebut.

"Kami ingin menawarkan skema KPBU untuk mempercepat penyelesaian program ini. Pemerintah harus melibatkan juga swasta, karena tidak akan sanggup kalau semua dari anggaran negara," kata Dilo Seno Widagdo, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN beberapa waktu lalu.

Dilo menyebut, setiap tahun pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp 1 triliun untuk proyek jargas rumah tangga. Dengan biaya investasi Rp 10 juta sampai Rp 12 juta, maka dalam setahun dana tersebut hanya mampu digunakan untuk membangun 70 ribu SR.

"Kalau targetnya 1 juta SR, maka program tersebut baru bisa selesai dalam waktu 20 tahun. Sementara dengan KPBU, saya perkirakan bisa selesai dalam empat tahun," ujarnya