Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerapan integrasi data program kesejahteraan sosial dapat diterapkan tahun depan. Tujuannya, melalui pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) dapat menciptakan pusat rujukan data kesejahteraan sosial bagi pemerintah atau swasta.

Adanya data yang terintegtasi diharapkan dapat mengurangi duplikasi data, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.

“Tujuan SKSTN agar kami punya basis data yang lebih reliable jadi base on system. Kita harapkan ke depan, subsidi bisa tepat sasaran oleh karena itu proyek ini sangat strategis,” kata Direktur Jenderal Pengolahan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman saat acara penandatanganan kesepakatan induk pengembangan sistem kesejahteraan sosial terpadu nasional (SKSTN) bersama Kementerian Sosial, Senin (20/7/2018) di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat.

Baca: BPJS Kesehatan Bantah Hentikan Jaminan Persalinan, Katarak dan Rehabilitasi Medik

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan sosial Kemensos Harry Z Soeratin mengungkapkan, pengembangan SKSTN dengan nilai proyek Rp 1,4 triliun dilakukan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas, sehingga diperlukan alternatif pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta.

Harry menilai, dengan adanya sistem yang terintegrasi akan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dari pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah.

“Misalkan suatu daerah ada topografi bencana sehingga kita bisa lebih siap dalam menyiapkan dukungan dan melihat kondisi-kondisi di lapangan, sehingga kita lebih cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat, data pelayanan dan kesehatan juga, data fakir miskin lebih pasti bisa menjamin tepat sasaran,” tandas Harry.