Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah terus berupaya menggenjot devisa pariwisata. Sebab, saat ini sektor pariwsata menjadi salah satu sektor andalan penghasil devisa yang berpotensi bisa menutup ‘lubang’ defisit transaksi berjalan.

Seperti diketahui, transaksi berjalan Indonesia tercatat defisit sebear 8,0 miliar dolar AS atau 3,04 persen Produk Domestik Bruto pada triwulan kedua 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen Produk Domestik Bruto.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata III Tahun 2018 yang digelar Kementerian Pariwata dalam rangka pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan realisasi investasi sektor pariwisata pada tahun 2019.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan di tahun depan, devisa pariwisata diharapkan bisa mencapai 20 miliar dolar AS dari kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara.

“Sektor pariwisata sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Dalam empat tahun terakhir pariwisata menghasilkan balance payment yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri,” kata Menteri Arief Yahya, Rabu (26/9/2018) di Hotel Raffles, Jakarta.

Baca: Deretan Fakta Meninggalnya Kakak Syahrini, dari Kecelakaan Kerja Sampai Permohonan Maaf Incess

Untuk mendukung target 20 juta wisman tersebut, imbuh Arief Yahya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai ‘Bali Baru’.

Menurutnya, selama periode 2019 - 2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata yaitu 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

Arief Yahya seraya mengatakan, sampai tahun 2019 sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun.

“Kami sepakat pembiaayaan tersebut bisa tercapai hingga 2024,” katanya.

Menpar menjelaskan, ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP); kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019); serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” imbuhnya.