TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan menunda sejumlah proyek infrastruktur yang memiliki komponen bahan baku impor yang tinggi. Penundaan proyek tersebut untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah dan defisit transaksi berjalan.

Bagaimana dampaknya terhadap permintaan penyewaan industri alat berat?

Emiten penyewaan crane dan alat berat, PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) menyatakan tidak terdampak dari penundaan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah tersebut, karena perusahaan menjalankan kontrak yang telah berjalan sampai akhir tahun.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Superkrane terlibat dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan layang, MRT, LRT dan bandar udara.

Baca: Amien Rais Ngaku Dimuliakan Penyindik saat Diperiksa, Pakar Mikro Ekspresi Beberkan Fakta Sebenarnya

Presiden Direktur Superkrane, Yafin Tandiono Tan mengatakan, saat ini porsi proyek pemerintah yang melibatkan perusahaan sekitar 30 persen, mayoritas infrastruktur dan sisanya dari sektor swasta.

“Tidak terdampak, karena yang kita pegang kontrak yang sudah berjalan, jadi tidak begitu efek signifikan untuk tahun ini. Karena sampai September sudah mencapai apa yang diproyeksikan,” kata Yafin, di Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Baca: Kisah Merry Jadi Asisten Raffi Ahmad: Terima Endorse, Gaji Puluhan Juta dan Beli Mobil

Yafin mengatakan, pihaknya mengincar kontrak sebesar 100 juta dolar AS hingga 2021. Kontrak itu berasal dari beragam sektor, seperti migas, infrastruktur, dan pertambangan.

"Saat ini sudah mengantongi kontrak 40 juta dari dua perusahaan migas dan pertambangan,” imbuhnya.

Tahun ini, perusahan menargetkan pendapatan mencapai Rp 600 miliar, naik 25 persen dari 2017 sebesar Rp 480 miliar. Adapun untuk 2019, SKRN menargetkan pendapatan tumbuh 20 persen menjadi Rp 720 miliar.

Menurut Yafin, adanya perhetalan Pilpres 2019 juga tidak akan berdampak signifikan ke pendapatan perusahaan, sebab SKRN gencar membidik sektor swasta, sehingga tidak terlalu bergantung pada proyek pemerintah.

Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 600 miliar pada 2017 dan 2018. Seluruh dana capex akan dialokasikan untuk membeli crane dan alat berat lainnya.