TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menilai paket kebijakan ekonomi XVI menunjukkan pemerintah berwatak neoliberalisme.

Fadli Zon menentang kebijakan tersebut karena membahayakan perekonomian nasional.

"Pemerintah sekarang ini keliatan sekali sangat neolib," ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (21/11/2018).

"Kalau saya sih menentang. Kebijakan deregulasi paket kebijakan ekonomi XVI ini jelas itu sangat membahayakan ekonomi kita," imbuhnya.

Menurut Fadli, kebijakan deregulasi ekonomi tersebut mengancam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki skala modal kecil harus bertarung dengan pemodal besar.

"Jadi kalo kita minta investor besar masuk kepada investasi yang besar itu tidak ada masalah. Tapi, kalau investasi yang relatif kecil dan dilaksaksanakan oleh UMKM kita, itu bahaya," jelas Fadli.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan jika UMKM yang saat ini menjadi penopang perekonomian nasional diserahkan 100 persen kepada asing maka sangat mengancam ketahanan ekonomi.

"Jangan dong, diberikan 100 persen kepada asing. Nanti Republik Indonesia ini isinya adalah orang asing semua. Kita numpang doang. Kita hanya jadi kuli disini," katanya

"Jadi ini sangat membahayakan. Ini cara berfikir neolib," lanjutnya.

Untuk itu, Fadli Zon mendesak pemerintah untuk mengoreksi dan merevisi kebijakan tersebut.

"Harus dikoreksi ya. Seharusnya pemerintah merevisilah kebijakan ini," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia resmi merilis paket kebijakan ekonomi jilid XVI hari Jumat (16/11/2018) dan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin menyebutkan, ada tiga paket kebijakan ekonomi yang diumumkan.

Pertama, pemerintah merilis paket kebijakan perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu sampai hilir.

Kebijakan yang kedua adalah merelaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) untuk mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

"Pemerintah juga memperluas kemitraan dengan UMKM dan Koperasi agar usahanya naik ke tingkat yang lebih besar, kemudian pemerintah juga mendorong usaha yang telah terbuka pada PMA (Penanaman Modal Asing) namun sepi peminat untuk membuka porsi saham lebih besar bagi PMA tersebut," kata Darmin Nasution.

Kebijakan ketiga adalah pemerintah memberi insentif perpajakan untuk mengendalikan devisa.(*)

Baca: Luhut Minta Prabowo Baca Detil Dulu Sebelum Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16

Baca: Ketua DPR Kritik Program Terbaru Jokowi, Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Perekonomian Nasional