Laporan Reporter Kontan, Ferrika Sari  

TRIBUNNEWS.COM, FREETOWN -  Badan Dana Moneter Internasional atau dikenal dengan IMF telah menyetujui pemberian pinjaman baru sebesar 172 juta dolar AS kepada Sierra Leone, negara yang terletak di wilayah Afrika Barat.

Tujuan IMF memberikan utangan ini untuk mengurangi dampak dari peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lesu.

Perjanjian pinjaman itu sudah berlangsung 43 bulan lalu dan telah mengikuti rencana pendanaan sebelumnya sebesar US$ 240 juta,.

Namun pinjaman tersebut ditangguhkan sementara pada Februari lalu, karena mempertimbangkan kebijakan reformasi negara, seperti mengurangi beban impor mobil mewah, serta menghapus subsidi bahan bakar dan beras.

“Tujuan program sebelumnya tetap tepat, tapi keadaan membuat negara membutuhkan pengecekan ulang. Saat ini tujuan program pinjaman ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, memperdalam reformasi ekonomi secara struktural, dan memajukan pendidikan negara dalam rangka pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan,” kata IMF, dalam pernyataan resmi, yang dikutip Reuters, Sabtu (1/12/2018).

Baca: United Tractors Siap Rakit CKD Chassis Bus Premium Scania K360IB 4X2 di Indonesia

Perwakilan Kementerian Keuangan dan bank sentral Sieera Leone tidak segera memberikan tanggapan soal pinjaman IMF tersebut.

Setelah pulih dari perang sipil yang berakhir pada tahun 2002, negara itu mengalami pertumbuhan yang mengesankan namun kondisi ekonomi kembali luluh lantak akibat wabah penyakit virus ebola dan menurunnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi telah menurun dari 6,3% pada tahun 2016 menjadi sekitar 3,75% tahun ini.

Baca: Hadir di Indonesia! Beli Tiket Bus Malam dan Shuttle Makin Gampang Lewat Aplikasi redBus

IMF telah memeriksa bahwa perlambatan ekonomi Sieera Leone mempunyai dampak risiko yang tinggi bagi negara.

Maka sebagai bagian dari kesempatan dengan IMF, Kementerian Keuangan dan bank sentral telah menandatangani nota kesepahaman bahwa pemerintah baru, yang terpilih pada bulan April lalu akan bekerjasama dengan kondisi IMF dalam menentukan kebijakan anggaran negara.