Defisit BPJS Kesehatan Makin Bengkak, Sri Mulyani Janji Evaluasi Kinerja Tahun Ini
BPJS Kesehatan terus mengalami defisit tagihan akibat besarnya pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan mengevaluasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini karena membengkaknya beban defisit yang terjadi di lembaga ini ditambah dengan munculnya usulan baru kebijakan urun biaya dan selisih biaya.
Tujuan utama dari adanya urun biaya yang merupakan biaya tambahan adalah untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan layanan kesehatan yang diperlukan saja.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat mendukung berjalannya program kesehatan namun ada beberapa hal yang jadi perhatian.
“Kami akan mengevaluasi manjemen dari sisi tata kelola agar BPJS mampu menjalankan progam Jaminan Kesehatan Nasional untuk men-cover seluruh rakyat Indonesia,” kata Menkeu di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Sri mengatakan, tata kelola maupun berapa biaya yang dibutuhkan untuk mem-back up jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan perlu terus dikaji.
BPJS Kesehatan terus mengalami defisit akibat besarnya pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah kemudian mengucurkan tambahan dana kepada BPJS Kesehatan di bulan Desember 2018 untuk menekan defisit.
Baca: Baru Dibayar Sampai September, BPJS Kesehatan Masih Berutang Rp 8 Miliar ke RSUD Pamekasan
Dana yang dikucurkan di suntikan tahap kedua mencapai Rp 5,2 triliun setelah suntikan di tahap pertama pada September 2018 senilai Rp 4,9 triliun.
“Anggaran BPJS kami tambahkan dalam rangka menutup defisit. Kita juga masih melihat evaluasi dari audit BPKP terhadap tagihan BPJS. Kami juga melakukan langkah-langkah pembuatan kebijakan termasuk dari peran pemerintah daerah untuk menyeimbangkan jaringan,” kata Sri Mulyani.
Baca: Wapres Jusuf Kalla: Pembangunan LRT di Indonesia 10 Kali Lebih Mahal
Sri menilai banyak sektor-sektor terkait kesehatan yang belum seimbang.
“Persoalan BPJS ini banyak sekali kepentingannya dari rumah sakit bagaimana mereka harus tetap melayani pasien. Kemudian dokter, para pekerja medis, dan farmasi dalam hal obat-obatan. Ini semua perlu keseimbangan,” sebutnya.
