"Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk 2 kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan," ucapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Jendral Kemeterian Pertanian, Syukur Iwantoro, Minggu (17/2/2019) menyampaikan terkait polemik swasembada beras, bahwa hal ini diperkuat dengan data BPS yang menggunakan metode baru KSA (Kerangka Sampel Area) bahwa Indonesia masih mengalami surplus beras sebesar 3,1 juta ton sampai dengan akhir Desember 2018.

"Artinya di era pemerintah Jokowi-JK, impor beras yang dilakukan sangat rendah dan terkendali. Kalaupun ada, itu lebih ditujukan untuk memperkuat stok beras nasional," kata Syukur.

Dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga pernah melewati fenomena iklim El Nino dan La Nina secara berurutan.

Fenomena tersebut dinilai terberat sepanjang 71 tahun terakhir.

"Tantangan yang sangat berat, tidak pernah ada el nino di Indonesia selama 71 tahun seberat tahun 2015. Bahkan Intensitasnya 2,44 persen, lebih besar dari El Nino di tahun 1997/1998 yang hanya 1,9 persen. Dan kita berhasil melaluinya dengan baik," kata Syukur.

Capaian Sektor Pertanian Memuaskan
Sementara itu Menteri Amran saat menerima para pengurus Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) di Bandung juga menyampaikan sejumlah pencapaian dalam sektor pertanian selama empat tahun terakhir (2014-2018) yang sangat memuaskan.

Menurut dia, ekspor komoditas pertanian strategis (kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dan komoditas pertanian lain) mengalami peningkatan signifikan.

Perinciannya kelapa sawit naik 22,5 persen, karet 21,3 persen, dan kopi 28,6 persen.

"Secara keseluruhan ekspor pertanian naik 29 persen di 2018," ujar Amran.

Selain itu, Amran menyebut inflasi bahan makanan/pangan juga mengalami penurunan. Dari 10,57 persen di 2014 menjadi 1,26 persen di 2017.

"Inflasi ini ekstrem penurunannya," kata dia.

Amran juga menyebut nilai investasi pertanian juga terus mengalami peningkatan.

Apabila pada 2016 nilainya Rp 45,4 triliun, maka berturut-turut pada 2017 dan 2018 masing-masing tercatat Rp 45,9 triliun dan Rp 61,6 triliun. 

Faktor utama yang mendorong peningkatan nilai investasi adalah deregulasi yang dilakukan Kementan.

"Kami cabut 219 permentan (peraturan menteri pertanian) yang menghambat investasi," ujar Amran.