Aliansi Pengusaha Nasional: 4,5 Tahun Kebijakan Pembangunan Jokowi Tidak Pro Pengusaha Swasta
Mereka menyatakan, hampir semua sektor pembangunan saat ini dikuasai oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan asing.
Penulis: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menindaklanjuti Deklarasi Aliansi Pengusaha Nasional (APNAS) yang diprakarsai oleh pengusaha nasional
Erwin Aksa dan Suryani Motik di Djakarta Theater, 28 Maret 2019 lalu, APNAS menggelar acara diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (9/4/2019).
Di acara bertajuk “4,5 Tahun Curhatan Pelaku Usaha : Realita dan Derita Pengusaha Kecil Sampai Besar,” sejumlah pengusaha mengungkapkan keluhan mereka atas kebijakan Pemerintah yang selama 4,5 tahun ini dinilai kurang pro terhadap sektor swasta.
Mereka menyatakan, hampir semua sektor pembangunan saat ini dikuasai oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan asing.
Ketua Umum APNAS Erwin Aksa menyatakan, selama ini praktis sektor riil tidak bergerak. Daya beli masyarakat turun, harga mahal. Masyarakat tidak punya lagi ruang dan tidak punya lagi tabungan untuk berbelanja lebih dari mengeluarkan uang di luar membeli kebutuhan pokok. Akibatnya, toko-toko banyak yang sepi.
Karenanya, kini APNAS menyuarakan aspirasi dan jeritan para pengusaha, khususnya di DKI Jakarta, agar pemerintahan beritkutnya dapat menggandeng para pengusaha agar turut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara.
"Tujuannya agar sektor swasta tidak hanya sebagai penggembira, sementara kegiatan pembangunan yhanya dikuasai oleh BUMN atau bahkan oleh asing," ungkap Erwin Aksa, dalam keterangan pers kepada Tribunnews, Senin (8/4/2019).
Baca: Wajah Prabowo Berseri-seri Usai Satu Jam Bertemu Sri Sultan dan GKR Hemas di Bangsal Kepatihan
Erwin Aksa menambahkan, selama 4,5 tahun ini pengusaha nasional merasakan dampak negatif kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil pemerintah karena tidak pro terhadap pengusaha di sektor swasta nasional.
Baca: Prabowo Ucapkan Ndasmu tentang Klaim Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Luhut: Kok Kasar Begitu
Ketua Umum APNAS DKI Jakarta, Muhammad Assad menyatakan, APNAS sangat mendukung pemerintahan yang dapat membawa negara Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur serta merangkul para pengusaha lokal, khususnya pengusaha muda agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dari Barat sampai Timur Indonesia.
"APNAS juga mengajak para Pengusaha lebih kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah saat ini serta mendorong arah pembangunan yang sehat dan jauh dari praktik KKN. Sikap kritis ini kami ambil karena kami menginginkan Indonesia yang adil dan makmur," tegas Muhammad Assad.