Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan akan mengubah struktur perekonomian di wilayah tersebut, terutama terkait jenis lapangan kerja yang tersedia.

Head of Research Data Indonesia, Herry Gunawan memprediksi, jenis lapangan kerja di Kaltim akan bergeser dari yang tadinya dominan di sektor pertanian dan pertambangan menjadi sektor jasa dan perdagangan.

"Karakter perekonomuan di ibu kota itu dominan di jasa dan perdagangan. Kalau sektor jasa, sementara tenaga kerja mereka itu (ahlinya) di pertanian dan pertambangan, artinya ada shifting (pergeseran)," kata Herry saat berbincang dengan awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Herry memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Februari 2019, lapangan usaha di bidang perdagangan menampung pekerja di DKIJakarta mencapai 25,59 persen. Diikuti oleh penyediaan akomodasi sebesar 13,95 persen.

Baca: Kebakaran Hutan di Kabupaten Lokasi Ibu Kota Baru Disengaja? Begini Penjelasan Kapolres PPU

Sementara di Kalimantan, lapangan usaha paling dominan berada di sektor pertanian yang mencapai 20,52 persen. Disusul oleh pertambangan yang mencapai 1,94 persen.

Perubahan jenis lapangan kerja di Kalimantan Timur itu, lanjutnya, bakal menjadi tantangan bagi penduduk lokal. Terutama, pekerja di wilayah itu mayoritas lulusan SLTA ke bawah.

"Data BPS menyebutkan jumlahnya sekitar 70 persen (SMA ke bawah). Bahkan yang masuk kategori SD ke bawah mencapai 31,29 persen," tutur Herry.

Dengan kondisi tersebut, Herry memandang akan terjadi perpindahan penduduk berupa tenaga kerja di bidang jasa dan perdagangan ke wilayah Kaltim. Menurutnya, hal itu dikhawatirkan bisa menyebabkan masalah sosial.

"Itu yang terjadi adalah urbanisasi. Dampaknya ke kesenjangan sosial, potensi konflik tetap ada," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pemindahan ibu kota itu diperkirakan akan menelan dana hingga Rp466 triliun. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana tersebut hanya akan menyedot APBN sebanyak 19 persen, dan sisanya berasal dari swasta.