APKASINDO Berharap Dana Pungutan Sawit Lebih Berkontribusi Dukung Produktivitas SDM Petani
Dia berharap dana pungutan sawit untuk lebih fokus berkontribusi mendukung produktivitas, SDM Petani dan kesejahteraan petani.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sebagai contoh, petani sawit tidak mungkin ikut skema perhutanan sosial. Kalaupun dimasukkan dalam perhutanan sosial, petani diwajibkan membuat tumpang sari sawit dengan tanaman hutan lainnya.
"Penyelesaian tata ruang kebun di kawasan hutan perlu dilihat secara hati-hati, agar petani tidak mengalami kerugian dan semakin menderita berujung bangkrut. Apalagi saat membeli lahan, mereka tidak paham areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak," ungkapnya.
Adapun poin ketiga, kata dia, petani sangat mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berbasiskan peraturan di Indonesia. Tetapi, pada Draft Perpres ISPO mestinya petani tidak diwajibkan mengikuti ISPO sebelum dilakukan pra kondisi. Dalam hal ini, petani dibantu selesaikan persoalan dan masalah lahannya dulu terutama aspek legalitas dan status lahan.
"Kami tidak tolak draf Perpres ISPO. Yang menjadi perhatian kami petani adalah draf Perpres ISPO direvisi khususnya kewajiban ISPO petani, sampai dicarikan solusi teman-teman Petani yang masih terjebak dalam kawasan hutan" jelas Gulat yang juga Auditor ISPO.
Menanggapi masukan dan saran petani, Moeldoko, berjanji segera berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Di antaranya: KLHK, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian untuk mengurai dan memecahkan berbagai persoalan di atas dengan mengedepankan kepentingan dan keberlanjutan Petani sawit Indonesia.
Moeldoko mengatakan bahwa sawit saat ini sangat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, untuk itu hasil rapat terbatas ini akan disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan kementerian terkait saat rapat dengan Presiden, termasuk masalah draf Perpres ISPO, harus mengedepankan kepentingan petani dan justru jangan menyusahkan petani sawit.
"Ini akan menjadi perhatian serius pemerintah, peran BPDPKS ini sangat strategis, harus dibenahi," ujar Moeldoko yang menjabat pula sebagai Ketua Umum HKTI.
"Dan saya berharap Apkasindo sebagai organisasi yang cukup besar, yang tersebar di 117 Kabupaten Kota dan 22 Provinsi tak lelah terus memperjuangkan hak dan kepentingan petani sawit Indonesia,” tegas Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan RI.
