Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR RI menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) wajib mundur dari PDI Perjuangan kalau menjadi elite BUMN Pertamina atau PLN.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Gerindra Gus Irawan Pasaribu, di kompleks Parlemen,  Jumat  (15/11/2019). 

“Ahok wajib mundur dari Partai Politik,” ujar politikus Gerindra ini kepada Tribunnews.com.

Gus Irawan Pasaribu menegaskan, BUMN sebagai perusahaan plat merah harus bebas dari partai politik.

“BUMN sebagai korporasi harus bebas dari partai politik. Jadi Ahok harus mundur dari partai politik,” tegas Gus Irawan Pasaribu.

Sebagaimana diketahui, Ahok adalah kader PDI Perjuangan.

Pimpinan DPR: Silakan Dikaji

Status Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai mantan narapidana (napi) dipermasalahkan saat dirinya dikabarkan akan menjadi petinggi perusahaan di BUMN.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN.

"Silakan Kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya, kemanfaatannya dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca: Ahok Disebut Akan Jadi Bos BUMN, Ini Tanggapan Elite PKS

Menurutnya, Kementerian BUMN memiliki hak serta kewenangan dalam menempatkan seseorang di pimpinan BUMN.

Namun pemilihan tersebut harus didasari aturan yang berlaku, termasuk status Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Baca: Komisi VII DPR: Ahok Wajib Mundur dari PDIP Jika Dipilih Jadi Bos BUMN

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu (mundur dari PDIP) secara aturan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memimpin perusahaan BUMN.

Namun, kabar tersebut disoroti beberapa pihak lantaran status Ahok yang merupakan mantan napi.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai, untuk mengangkat pejabat negara banyak kriteria yang harus diperhatikan. 

Menurutnya faktor integritas dan perilaku atau behavior penting untuk diutamakan.

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019).

Syarief mencontohkan Komisi Pemilihan Umum yang memperhatikan keinginan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. KPU melarang eks Narapidan koruptor maju sebagai Caleg. Seharusnya dalam menarik orang bergabung dengan perusahaan negara juga memperhatikan hal hal tersebut.

"Kalau saja Pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," ujarnya.