BPDPKS Gelontorkan Rp 2,4 Triliun di tahun 2019 untuk Remajakan Kebun Sawit Rakyat
Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga November 2019 telah menyalurkan Rp 2,4 triliun untuk peremajaan sawit rakyat, seluas 98,8
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga November 2019 telah menyalurkan Rp 2,4 triliun untuk peremajaan sawit rakyat, seluas 98,87 ribu hektare.
Menurut Direktur Utama BPDPKS Dono Boestomi, jumlah peremajaan ini meningkat 622% dibandingkan 2018 senilai Rp 352,76 miliar.
Selain peremajaan kebun sawit rakyat, pada 2020 BPDPKS juga fokus pada upaya stabilisasi harga melalui program B30.
BPDPKS pun menyiapkan dukungan dana untuk pengembangan industri bahan bakar berbasis sawit.
"Untuk peremajaan pohon sawit, ada 500 ribu hektar selama 3 tahun ke depan. Agar lebih mudah dan cepat, kita siapkan prosedur dan tata kerja program peremajaan, termasuk alternatif surveyor untuk program ini," katanya.
Perluasan Pasar Ekspor
Sementara untuk upaya stabilisasi harga, ada beberapa skema yang tengah dikembangkan. Pertama adalah mendorong B30.
Kedua memperluas pasar ekspor. Menurut Dono, masih banyak peluang pasar yang bisa dikembangkan. Beberapa pasar yang akan diincar yakni China, Pakistan, dan Bangladesh. "Pasar di luar Uni Eropa juga masih besar," katanya.
Dono menilai Cina bisa menjadi pasar yang potensial karena negara tersebut tengah mengejar program B5, dan mencari alternatif minyak nabati.
BPDPKS memperkirakan, produksi CPO pada 2025 mencapai 55 juta ton per tahun. Kalau peningkatan volume produksi ini tidak pasar baru, dipastikan akan menekan harga CPO.
"Kami memperkirakan produksi CPO pada 2025 bisa mencapai 55 juta ton per tahun, dengan volume yang ada sekarang, harganya bisa tertekan ke US$ 500 per ton, gimana nanti," kata Dono.
Dono berharap, sekitar separuh dari produksi CPO tersebut terserap pasar dalam negeri, baik untuk kebutuhan biodiesel maupun kebutuhan yang lain.
Untuk itu BPPDKS juga mendukung program bahan bakar Hijau yang dicanangkan pemerintah, dimana Presiden Joko Widodo mencanangkan akhir 2020 bisa mencapai B50.
Dengan begitu harapanya konsumsi bisa ditingkatkan dan harga bisa tetap dijaga, dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
"Presiden meminta akhir 2020 bisa mencapai B50. Kami menangkapnya diesel atau bensin beredar bisa mengandung 50% CPO. Target berikutnya menuju green fuel, ini bisa green gasoline,green diesel dan green avtur," katanya.