Kemudian Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas.

Sementara Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia.

Baca: Soal BUMN Merugi, Erick Thohir: Masa Mati Segan Hidup Tak Mau?

3. Angkat Ahok jadi Komut Pertamina

Kebijakan Erick Thohir yang juga mendapat sorotan dari banyak pihak adalah mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. 

Penunjukkan Ahok sebagai salah satu pimpinan BUMN strategis ini sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak. Di antaranya sebagian pegawai di serikat pekerja Pertamina.

Ketika ditanya mengenai penolakan tersebut, Ahok menjawabnya secara santai. Ahok menanggapi kabar penolakan serikat pekerja dengan santai sambil bergurau. "Ya kan mereka belum kenal saya. Mereka tidak tahu saya lulusan S3 Mako Brimob," kata dia sambil tertawa.

Sementara Erick berharap Ahok bisa membantu Pertamina dalam meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mengurangi impor migas.

Selain Ahok, Erick juga menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama. Dia juga mengangkat mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan Pertamina.

4. Angkat Chandra Hamzah Jadi Komut dan Pahala Jadi Dirut BTN

BUMN lain yang diutak-atik Erick Thohir adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Erick mengangkat mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama dan eks Direktur Keuangan Pertamina Palaha Mansury sebagai Direktur Utama.

Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pemilihan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah ini sebagai Komisaris Utama BTN.

Menurutnya, Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.

"Saya rasa kan masing-masing punya alasan berbeda, kalau Pak Chandra Hamzah memang background-nya hukum," ujarnya.

"Kita tahu sekarang di BTN ada isu-isu kurang baik, ya tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini kan jadi ujung dari pembiayaan perumahan rakyat nasional," lanjut Erick.