DPR Sepakat Bentuk Panja Jiwasraya dan Bumiputera
Sambil menunggu hasil investasi BPK, Komisi XI DPR akan membentuk Panitia Kerja Jiwasraya.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Kontan, Maizal Walfajri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan belum mendapatkan hasil laporan audit asuransi Jiwasraya yang telah dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan pihaknya belum meneriksa hasil pemeriksaan BPK. Fraksi Partai Golongan Karya itu sedang menjadwalkan konsultasi dengan BPK terkait hal tersebut.
Wakil Kedua Komisi XI DPR Fathan menyatakan, sambil menunggu investasi BPK itu, Komisi XI DPR akan membentuk Panitia Kerja Jiwasraya. Selain membentuk Panja Jiwasraya, juga panja Bank Muamalat dan AJB Bumiputera.
“Dalam panja akan kita dalami lebih detil dan fokus. Serta kita panggil pihak-pihak yang dianggap tahu dan terlibat dalam kasus ini. Panja ini dibentuk menunggu DPR masuk pada tanggal 13 Januari, setelah masa Reses berakhir," ujar Fathan kepada Kontan.co.id, Senin (6/1/2020).
"Panja akan terdiri dari usulan masing-masing fraksi,” lanjut dia.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu melanjutkan nantinya hasil audit Jiwasraya yang rencananya diumumkan oleh BPK hari Rabu (8/1/2020) mendatang akan didalami oleh Komisi XI. Tujuannya untuk mendorong penyelesaian dan penegakan hukum.
Baca: Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Mangkir dari Panggilan Kejagung
“Yang tak kalah penting pemerintah, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK bertindak cepat mencari solusi. Jangan sampai publik dan pasar kehilangan kepercayaan baik ke Jiwasraya itu sendiri maupun terhadap industri asuransi," katanya.
"Dampaknya bisa berimbas ke ekonomi secara keseluruhan. Apalagi 2020 ekonomi lagi slow down,” jelas Fathan.
Asal tahu saja, BPK akan mengumumkan secara resmi terkait hasil pemeriksaan investigasi Rabu mendatang.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna bilang pengumuman tersebut menyangkut sejumlah indikasi dalam kasus Jiwasraya. Termasuk masalah kerugian negara dalam kasus tersebut.
Agung bilang masalah Jiwasraya merupakan masalah yang kompleks. Lantaran terkiat masalah pidana dan kriminal. Juga terkait masalah risk based capital dan terkait risk management.
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Pasca reses, DPR bakal bentuk Panja Jiwasraya, Bank Muamalat, hingga AJB Bumiputera