Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, PUTRAJAYA - Malaysia kini fokus memperluas perdagangan minyak sawitnya dengan Pakistan, menyusul keputusan baru yang diberlakukan pemerintah India terkait kendali impor minyak kelapa sawit.

"Pakistan merupakan salah satu pembeli minyak dan produk kelapa sawit lokal yang paling menjadi andalan Malaysia," kata Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok, hari Minggu, saat bertemu Penasihat Pakistan untuk Perdagangan, Tekstil, Industri, Produksi dan Investasi, Abdul Razak Dawood.

Kementerian Industri Primer Malaysia menyatakan, pada 2018, Pakistan mengimpor 1,16 juta metrik ton minyak kelapa sawit dari Malaysia senilai RM 2,97 miliar atau senilai USD 730 juta.

"Sejumlah langkah pun dibahas untuk rencana perluasan pangsa minyak sawit Malaysia di pasar yang sedang tumbuh saat ini," sebut kementerian tersebut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India (DGFT) pada pekan lalu telah mengumumkan pembatasan impor minyak kelapa sawit dan minyak kelapa sawit olein yang merupakan bentuk cair minyak kelapa sawit.

Para importir pun kabarnya sekarang diminta untuk mengajukan lisensi.

Dikutip dari laman Arab News, Rabu (15/1/2020), media di India melaporkan bahwa pengumuman itu tidak spesifik ditujukan untuk negara, namun khusus untuk produknya saja.

Kendati demikian, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah 'secara informal' meminta para penyuling dan pedagang minyak kelapa sawit India untuk menjauhi minyak sawit negeri jiran.

Perlu diketahui, India merupakan importir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, pada 2018 lalu negara tersebut mengimpor minyak sawit senilai USD 3,8 miliar dari Indonesia serta USD 1,3 miliar dari Malaysia.

Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai negara produsen utama dunia dalam industri minyak sawit, dengan posisi Indonesia menempati urutan pertama di dunia.

Kendali impor India ini dilakukan pasca dilontarkannya pernyataan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad terkait tindakan India terhadap Kashmir dan Undang-undang (UU) Kewarganegaraan baru India pada tahun lalu.

Seorang Pengamat Politik Malaysia dari Institut Urusan Internasional Singapura Dr Oh Ei Sun mengatakan bahwa pembatasan itu bukannya membantu meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Melainkan dipandang sebagai pembalasan India atas serangkaian pernyataan 'kritis' yang dilontarkan PM Mahathir mengenai UU Kewarganegaraan India yang banyak dikritik dan mengenai penutupan Kashmir.

"Kami menyuarakan pandangan kami dan kami tidak akan menarik kembali keputusan kami ataupun mengubahnya," kata PM Mahathir dalam sebuah konferensi pers pada Oktober tahun lalu terkait pidatonya di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang konflik antara Jammu dan Kashmir.

Ia juga berbicara menentang UU Kewarganegaraan baru India pada tahun lalu, selama digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada bulan Desember 2019.

PM Mahathir mengklaim bahwa UU baru India akan menghilangkan hak kewarganegaraan bagi muslim.

Selain pernyataan tersebut, tampaknya PM Modi juga merasa kecewa dengan keputusan PM Mahathir yang mengizinkan Pengkhutbah India yang kontroversial, Zakir Naik untuk tetap berada di Malaysia.

"Karena India adalah importir atau pembeli utama minyak kelapa sawit Malaysia, industri penyulingan minyak sawit tentu saja akan terpengaruh secara signifikan," kata Dr Oh.

Ia menambahkan, saat ini masih harus dilihat apakah industri penghasil minyak sawit mentah yang lebih luas akan terpengaruh adanya gesekan diplomatik ini.

Sementara itu, para pedagang dan importir India memutuskan untuk mengimpor minyak sawit dari Indonesia, setelah diultimatum pemerintahan PM Modi.