TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah berencana membagikan voucer elpiji kepala para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini menyusul rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg mulai pertengahan 2020.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema penyaluran gas elpiji 3 kg secara tertutup.

"Rencananya kita akan memberikan voucer, tapi kita data dulu," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (16/1/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya voucer tersebut, pelaku UMKM nantinya bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemberian voucer tersebut dinilai penting karena kebanyakan pelaku UMKM masih menggunakan elpiji 3 kg untuk keperluan bisnis atau untuk memasak.

"Kalau subsidi gas elpiji 3 kg dicabut, otomatis harga mahal yang artinya mereka kesulitan untuk membeli," kata Teten.

Nantinya, ucap Teten, terkait siapa saja yang berhak mendapatkan voucer akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Di sisi lain, Teten menilai pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg sudah tepat.

Sebab, selama ini orang mampu pun banyak yang menggunakan elpiji 3 kg tersebut.

Sebelumnya, pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan 2020.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat tidak mampu.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan gas elpiji 3 kilogram dengan skema tertutup kepada masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran.

Luhut Binsar Sebut Pencabutan Dilakukan Atas Dasar Efisiensi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pencabutan subsisi elpiji 3 kg dilakukan atas dasar efisiensi.

Selama ini, Luhut menilai subsisi gas elpiji 3 kg kurang efisien.

Oleh karena itu pemerintah pun melakukan evaluasi subsidi tersebut.

"Semua subsidi akan bertahap kami (pemerintah) kurangi tapi (akan) kami berikan langsung (ke masyarakat tidak mampu sesuai) kebutuhan," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Karena kelihatannya kurang efisien. Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi," sambungnya.

Selain itu, Luhut juga tak menampik kebijakan pemerintah terkait gas epliji 3 kg dalam rangka menekan impor migas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menurunkan impor migas secara bertahap.

Belum lama ini kata Luhut, ia memanggil Dirut PLN untuk menanyakan kapan pembangkit-pembangkit listrik PLN menggunakan CPO.

Hal ini agar impor solar bisa ditekan.

Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Riza Annisa mengatakan, langkah pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg sudah tepat.

Pasalnya, banyak masyarakat mampu masih membeli elpiji melon ini.

Riza menilai, wacana pemerintah untuk mengalihkan subsidi harga gas elpiji 3 kg menjadi uang tunai akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi masyarakat miskin.

"Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win-win solution," ujar dia dalam diskusi online, Kamis (16/1/2020).

Berdasarkan data APBN 2020, subsidi gas elpiji 3 kg sebesar Rp 50,6 triliun. Angka ini turun dari dari 2019 yang mencapai Rp 58 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Pemerintah Akan Bagikan Voucer Gas untuk UMKM" dan "Luhut Soal Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg: Konteksnya Efisiensi "

(Kompas.com/Elsa Catriana/Ade Miranti Karunia)