Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Susi Pudjiastuti: Kartel Ikan di Indonesia Libatkan Politisi, PNS Sampai Aparat Hukum

keberadaan kapal-kapal asing di perairan di Indonesia tak lepas dari koordinasi mereka dengan penegak hukum, PNS, hingga politisi.

Susi Pudjiastuti: Kartel Ikan di Indonesia Libatkan Politisi, PNS Sampai Aparat Hukum
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di acara diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti menceritakan ihwal perlawanannya terhadap kartel ikan yang beroperasi secara terstruktur di Perairan Indonesia.

Susi mengaku kali pertama mengetahui adanya pencurian ikan pada 2005 saat sudah memiliki pesawat yang digunakan untuk mengekspor ikan.

Suatu kali, ketika tengah terbang menggunakan pesawatnya, dia melihat banyak kapal besar di Perairan Indonesia.

Sejak temuan itu, Susi langsung mempelajari apa yang dilakukan kapal-kapal besar tersebut. Hasilnya, ia tahu bahwakapal-kapal besar itu ternyata tengah melakukan illegal fishing.

"Saya sudah pernah bicara di media tahun 2005 (illegal fishing). Jadi, jauh sebelum jadi menteri saya sudah melawan illegal fishing."

"Setelah jadi menteri, saya pakai semua wewenang yang ada untuk menumpas illegal fishing," ujar Susi saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca: Susi Pudjiastuti Angkat Bicara soal Illegal Fishing: Ada yang Melanggar Ya Dihukum, Tak Perlu Drama

Susi mengatakan, akibat praktik illegal fishing, terjadi penurunan jumlah nelayan. Sejak 2003 hingga 2013, jumlah nelayan turun dari 1,6 juta rumah tangga menjadi 800.000 rumah tangga nelayan.

Baca: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Cantrang ke Laut Natuna, Ini Alasannya

Penurunan jumlah rumah tangga tak lepas dari semakin susahnya mencari ikan akibat illegal fishing. Terlebih, illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 13.000 kapal dengan ukuran di atas 30 GT.

Dari total jumlah kapal besar iti, hanya sekitar 2 ribuan berasal dari kapal dalam negeri. Selebihnya, kapal asing.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas