Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyebut anggota dewan sama-sekali belum membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Surat presiden terkait RUU Cipta Kerja telah disampaikan kepada pimpinan DPR pada 6 Februari 2020 dan drafnya menyusul pada 12 Februari 2020.

"Sekarang masih ada di pimpinan DPR yang nantinya dibawa ke Badan Musyawarah dan didistribusikan ke fraksi untuk diputuskan akan dibahas di mana? Apakah Badan Legislatif atau lainnya. Jadi belum ada pembahasan dan kami menunggu," ujar Netty, Rabu (4/3/2020).

Ia berharap, buruh tidak terprovokasi dengan draf yang belum tentu benar dan mempercayakan pembahasan RUU tersebut ke DPR.

Baca: Vietnam Berhasil Sembuhkan 156 Pasien Positif Corona, Ini Rahasianya

"Ketika nanti pimpinan akan menyerahkan ke Baleg, kita betul-betul akan mencermati, mana yang dikhawatirkan oleh teman-teman serikat pekerja dan mana yang sebetulnya keinginan pemerintah ingin membangun transformasi struktural," kata dia.

Baca: Anda Juga Bikin Hand Sanitizer Sendiri di Rumah, Begini Caranya

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai banyak penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Hal itu membuktikan pemerintah menyusun draf secara tertutup, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.

"Akibatnya, ketika draft RUU diserahkan ke DPR dan kemudian menjadi dokumen publik, maka bermunculah penolakan-penolakan," ujar Heri.

Seharusnya pemerintah membuka diri dalam penyusunan draft RUU tersebut, karena masukan-masukan dari pihak terkait wajib dipertimbangkan.

"Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi ke semua kalangan agar rakyat mengetahui draft yang dibuat oleh pemerintah," kata Heri.