Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari jabatannya sebagai staf khusus (stafsus)'milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak menuntaskan polemik terkait program Kartu Prakerja.

Belva memang memiliki posisi sebagai CEO sekaligus Founder Ruangguru, salah satu dari 8 platform yang digandeng pemerintah sebagai mitra dalam pelatihan online bagi para peserta Kartu Prakerja.

"Permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta-merta tuntas dengan mundurnya Belva," ujar Bhima, Rabu (22/4/2020).

Baca: Profesor dari Sumsel Klaim Temukan Antivirus Corona: Gubernur Langsung Coba, Ini Kesaksiannya

Baca: Manchester United Sudah Siapkan Nomor Punggung 7 untuk Jadon Sancho

Menurutnya, nota kesepahaman dengan para mitra ini perlu diusut.

"Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah," jelas Bhima.

Kedua, Kartu Prakerja, ia nilai tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi masyarakat saat ini, satu diantaranya mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Para korban PHK yang mendapatkan penawaran untuk program ini, sebenarnya lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau BLT dibandingkan dengan pelatihan online," kata Bhima.

Sebelumnya, Bhima mengakui bahwa dirinya memang mengajak Adamas Belva Syah Devara untuk melakukan debat terbuka.

Debat Terbuka

Pengajuan ajakan debat ini terkait dengan isu Kartu Prakerja, Konflik Kepentingan, Oligarki Milenial serta permasalahan lainnya yang dihadapi bangsa ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Ia mengaku sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan CEO sekaligu Founder Ruangguru itu, namun hingga kini belum ada jawaban terkait ajakan debat tersebut.

Bhima pun menegaskan bahwa ajakan debat terbuka ini merupakan inisiatif pribadinya sebagai seorang Ekonom tanpa membawa lembaga yang selama ini menaunginya.

"Saya nggak pakai nama lembaga (di mana saya bekerja) ya, ini tanggung jawab pribadi sebagai ekonom saja. Saya sudah berusaha kontak via media sosial dan kontak langsung tapi masih menunggu jawaban," ujar Bhima.

Menurut Bhima, penting bagi publik untuk mengetahui seperti apa ide-ide yang bisa dimunculkan oleh salah satu stafsus milenial ini.

Terlebih dalam situasi menghadapi pandemi corona.

"Iya, sebagai perwakilan milenial dan cukup dekat dengan presiden, saya kira penting bagi publik untuk menilai gagasan dari stafsus milenial di tengah Covid-19," jelas Bhima.

Selain itu, Bhima juga tertarik dengan posisi yang kini dipegang oleh Belva yang belum melepaskan jabatan strategisnya di Ruangguru, padahal sudah masuk ke dalam pemerintahan.

Perlu diketahui, Skill Academy by Ruangguru menjadi salah satu dari 8 digital platform yang ditunjuk pemerintah untuk mengisi pelatihan pada program Kartu Prakerja.

"Kemudian terkait indikasi adanya konflik kepentingan, antara CEO sebuah platform yang dijadikan mitra pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja, dan posisinya juga sebagai Staff Khusus Presiden," kata Bhima.

Bhima pun mengaku benar-benar ingin mengetahui seperti apa perspektif Belva dalam memandang tata kelola sistem pemerintahan.

Karena menurutnya, biasanya para kaum milenial selalu kritis dalam menyampaikan kritik untuk merubah birokrasi menjadi lebih baik.

"Ini cukup menarik bagaimana milenial memandang governance, praktik tata kelola yang baik, karena milenial dikenal sebagai kelompok sosial yang progresif, kritis dan menginginkan perubahan birokrasi, bukan menjadi oligarki baru," tegas Bhima.

Ia pun kemudian membandingkan sikap Belva dengan Nadiem yang rela melepas jabatannya sebagai CEO GoJek saat masuk dalam jajaran kabinet dan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Karena ia menilai, tidak ada lagi konflik kepentingan ketika Nadiem memilih untuk hengkang dari decacorn itu.

"Nadiem lepas jabatan (di Go-Jek), ya harusnya begitu, itu yang ideal karena nggak ada konflik kepentingan," pungkas Bhima.