TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah Covid -19 membuat banyak sektor industri terguncang, termasuk juga industri roko di Tanah Air. Pandemi ini juga telah mengacaukan program pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesehatan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang  kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019. 

Dalam PMK tersebut pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 23 persen serta menaikkan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. 

Kenaikan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan kondisi diperparah dengan adanya pandemic Covid-19. 

Dengan adanya kenaikan cukai, berdampak pada semakin meningkatkan harga rokok per batang maupun per bungkus. Sehingga masyarkat  mengurangi konsumsi rokoknya.  

Baca: Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM, KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti

“Teorinya dengan menaikan cukai dan harga jual eceran rokok pemerintah ingin membatasi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Harga jual rokok meningkat tinggi baik per batang maupun per bungkus. Sehingga masyarakat akan menghentikan konsumsi rokok. Namun kenyataannya tidak seperti itu," kata Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, kepada di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Baca: Doni Monardo Tanggapi Maraknya Tagar #IndonesiaTerserah di Medsos, Begini Pesannya ke Tenaga Media

Akibatnya masyarakat beralih ke rokok yang lebih murah dengan kadar nikotin yang tinggi.

Sulami Bahar mengakui, kenaikan cukai dan HJE Rokok masing masing sebesar 23  dan 35 persen tersebut telah mengurangi produksi dan penjualan produk rokok sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.

Baca: Komisi XI DPR: PP Pemulihan Ekonomi Nasional Banyak Mudharatnya, Batalkan Saja!

Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan pola konsumen beralih ke rokok yang terjangkau harganya, dan yang dikhawatirkan mereka beralih ke rokok illegal. 

Akibatnya jika tujuan PMK No. 152/2019 adalah untuk kesehatan, ternyata tidak tepat. 

Akibatnya rokok illegal tersebut semakin marak dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tidak tercapai. Sebaliknya rokok legal berkurang sebesar 15 persen atau lebih parah karena dampak Covid-19. 

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Bisa 24 Jam Full Jalani Peran Istri dan Juga Ibu

Itu berarti pendapatan pemerintah  dari cukai rokok pun berkurang sebesar 15 persen.

“Jadi dengan dikeluarkannya regulasi kenaikan tariff cukai di PMK No. 152, itu sekarang ini sudah berdampak pada penurunan produki hingga 15 persen," ujarnya.

Baca: Lebaran, Kendaraan Menuju Rest Area Akan Dibatasi, Istirahat Maksimal 30 Menit

"Sebaliknya dengan tarif cukai yang tinggi itu tidak menjamin bekurangnya perokok bahkan bisa jadi itu malah merugikan negara karena mereka yang tidak sanggup membeli rokok mahal akan beralih kepada rokok murah atau illegal.  jadi pendapatan negara malah berkurang kan,” tegas Sulami Bahar.

Bisa menyerang siapa saja

Sulami Bahar juga menolak anggapan jika perokok rentan terhadap penyebaran Covid-19. Covid-19 tidak mengenal calon korban perokok atau tidak. 

Jika tidak menjaga kebersihan dan menjaga jarak akan mudah tertular Covid-19. 

“Sekarang dengan adanya wabah covid 19 walaupun orang tidak merokok pun juga akan kena.  Artinya itu bukan hanya karena rokok orang kena covid-19  Bukan karena rokok orang itu jadi tidak sehat,” Papar Sulami Bahar 

Menurut Sulami Bahar, Industri hasil tembakau justru telah membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penghentian penular Covid -19. 

Hal ini  terbukti dengan adanya  keputusan pemerintah melalui PMK  No 19/2020  yang mengijinkan pemerintah daerah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau  (DBHCHT) untuk membiayai kegiatan pencegahan penularan Covid-19 di daerahnya masing masing-masing.

“Malah pemerintah itu mendapatkan kontribusi dari rokok. Saat ini diakui atau tidak rokok itu benar benar kontribusinya (dalam pencegahan Covid-19)  itu nyata. Dana industry rokok bisa jadi dana DBHCHT digunakan untuk pencegahan penularan Covid-19. ini kan luar biasa besarnya,” kata dia.

Namun demikian, Sulami Bahar juga mengakui, Covid-19 berdampak ke industri rokok, khususnya terkait pada aktifitas produksi dan penjualan produk rokok.  Hampir semua anggota Gaperosu terkena imbas Covid- 19.

“Jadi kalau dengan adanya kenaikan tarif cukai atau PMK No.152 itu kami perkirakan ada penurunan produksi sekitar 15%, ditambah lagi ada wabah covid sekarang, jika nanti pemerintah dan kita tidak bisa meyelesaikan pandemic Covid-19  sehingga wabah Covid -19  berlarut larut, kami memprediksi akan ada penurunan di tahun 2020 ini sekitar 40%.,” papar Sulami Bahar.

Namun demikian, Sulami bahar menyampaikan, semua anggotanya masih terus melakukan kegiatan usaha sehingga masih tetap menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian masyarakat. 

Selain itu pihaknya sangat mematuhi peraturan pemerintah khususnya berkaitan dengan protocol pencegahan Covid -19. 

Hal ini untuk mencegah adanya penularan Covid -19 di kawasan pabrik dan agar karyawannya tetap sehat. 

“Semua pabrikan dibawah naungan Gaperosu masih berproduksi tapi tentunya sangat patuh dengan protocol kesehatan.  Saya rasa kalau untuk menggerakan perekonomian,  industri rokok masih mampu membantu menggerakan perekonomian  masyarakat sampai sekarang," ujarnya.

"Jadi untuk saat ini memang dengan adanya pandemi itu kami belum bisa memprediksi kira kira turunnya sampai berapa tetapi kalau misalnya sampai berlarut larut kami perkirakan produksi akan mengalami penurunan sekitr 40% kenapa karena yang pertama dimana mana ada PSBB dan itu sangat berpengaruh,” papar Sulami Bahar.