"Jika China memberlakukan Undang-undang ini, kami akan mencari opsi, termasuk jalur menuju kewarganegaraan. Kami akan terus membela hak dan kebebasan rakyat Hong Kong," tegas Patel.

Menanggapi hal ini, China menuduh Inggris melakukan 'campur tangan kotor' dalam urusan negara itu dan menyerukan agar negeri Britania Raya tersebut tidak ikut campur.

Bahkan China mengancam bahwa akan ada konsekuensi yang diterima Inggris jika terus mengurus urusan dalam negeri China terkait Hong Kong.

Selain itu, saat ini para pembuat undang-undang dari Australia, AS, Inggris, dan UE telah menjadi semakin vokal terkait perlunya membangun penyelidikan internasional terhadap penanganan virus corona (Covid-19) di China.

Administrasi Presiden AS Donald Trump, dalam banyak kesempatan mengklaim bahwa AS memiliki bukti yang menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari laboratorium di Wuhan, provinsi Hubei, China.

Sejumlah masalah terkait keamanan lainnya, seperti perselisihan teritorial atas pulau-pulau di Laut China Selatan antara China dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, serta sengketa pulau Senkaku-Diaoyu yang sedang berlangsung dengan Jepang juga terus menimbulkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik.

AS bahkan telah memimpin agenda untuk melobi sekutu-sekutunya agar menolak permohonan izin China yang ingin membangun peralatan telekomunikasi 5G di negara mereka.

Langkah ini dilakukan dengan alasan bahwa perizinan berisiko membuat China dapat mengakses data keamanan nasional yang sensitif.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengancam jika Australia mengizinkan China membangun jaringan 5G di wilayahnya, maka AS akan 'memutuskan' hubungan dengan negara itu.

Menanggapi langkah AS ini, China menuding pemerintahan Trump tengah berupaya mendorong situasi AS-China menuju 'perang dingin baru'.

Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

"China tidak punya niat untuk berubah, apalagi menggantikan Amerika Serikat. Sudah waktunya bagi AS untuk melepaskan angan-angannya mengubah China dan mereka tidak bisa menghentikan langkah 1,4 miliar orang dalam perjalanan bersejarah menuju modernisasi," kata Yi.