Ini dilakukan untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh China.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan bahwa mereka memiliki misi untuk membangun tanggapan yang tepat dan terkoordinasi.

Selain itu juga membantu menyusun tanggapan proaktif dan strategis terkait masalah yang berkaitan dengan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu.

Ketua bersama kelompok itu terdiri dari Senator Partai Republik AS Marco Rubio dan Senator Partai Demokrat AS Robert Menendez, mantan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani, anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa Miriam Lexmann serta anggota Parlemen Konservatif Inggris yang cukup dikenal, Duncan Smith.

"Waktunya telah tiba bagi negara-negara demokratis untuk bersatu dalam bidang pertahanan bersama yang dibangun atas nilai-nilai bersama, saya senang menjadi Ketua Bersama Aliansi Antar-Parlemen untuk China ini," cuit Smith, dalam akun Twitternya.

Dalam sebuah pernyataan video yang dikeluarkan oleh kelompok itu, mereka menyatakan bahwa China merupakan tantangan global.

"China, di bawah kekuasaan Partai Komunis China, telah mewakili tantangan global. Ini akan menentukan abad berikutnya, ini adalah tantangan yang akan berdampak pada kita semua," kata aliansi itu.

Menurut mereka, tantangan ini akan bertahan lebih lama dan dunia harus menyiapkan diri untuk menghadapi negara tersebut.

"Apa yang pernah kita yakini tentang kebangkitan China, tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Kami pikir China akan terbuka seiring waktu, tapi ini belum terjadi," jelas aliansi itu.

Seorang Diplomat senior China menolak keberadaan aliansi itu dalam sebuah pernyataannya kepada BBC.

"Mereka itu salah tafsir terhadap kebijakan luar negeri China dan salah membaca situasi dunia saat ini. China adalah kekuatan untuk menuju perubahan positif," tegas Diplomat senior China.

Perlu diketahui, pembentukan aliansi ini merupakan simbol bahwa hubungan internasional antara China dengan sejumlah negara Barat tengah berada pada titik kritis.

Baru-baru ini, pemerintah Inggris telah berjanji untuk menawarkan kewarganegaraan bagi pemegang paspor di Hong Kong jika China tidak menunda Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan yang bertujuan untuk mencegah protes yang lebih luas di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan setelah pemerintah China mengusulkan Undang-undang Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pihaknya akan mencari opsi untuk membela hak dan kebebasan warga Hong Kong.