TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) masih berlanjut.

Masih banyak pelanggan yang mengeluhkan kenaikan tagihan listrik dengan besaran yang variatif.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengaku masih bisa memaklumi kenaikan tagihan listrik yang besarannya mencapai 100 persen.

"Tapi, kalau kenaikannya sampai ribuan persen, itu tidak wajar," kata Fahmy dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (19/6/2020).

Oleh karena itu, selain memberikan keringanan pembayaran tagihan listrik, PLN diminta untuk melakukan penyelidikan terkait kenaikan tagihan yang dinilai tidak masuk akal.

Apabila kenaikan tagihan disebabkan oleh kesalahan PLN, maka perusahaan pelat merah tersebut perlu bertanggung jawab, bahkan membebaskan tagihan itu.

"Kalau kemudian pembengkakan yang besar tadi kesalahan PLN, PLN harus tanggung jawab, bahkan membebaskan tagihan tadi," katanya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel "PLN Diminta Aktifkan Kembali Listrik Pelanggan yang Diputus Sementara akibat Tagihan Membengkak".

Selama proses investigasi berlangsung, PLN diminta untuk tidak memutus sementara listrik pelanggan yang belum melakukan pembayaran.

"Saya kira harus ada diskresi, siapa pun tidak boleh diputus dulu," katanya.

Lalu, Fahmy mendorong PLN untuk mengaktifkan kembali listrik pelanggan yang telah diputus akibat pembengkakan. Sebab, menurut dia, pelanggan perlu mengetahui penyebab pasti kenaikan tagihan yang dinilai tidak wajar.

"PLN harus segera menghidupkan kembali. Jangan diputus dulu, karena belum tahu siapa yang salah," ucapnya.

Ketika Drakor Dituding Jadi Salah Satu Penyebab Tagihan Listrik Melonjak

Pernyataan salah seorang pejabat PT PLN yang menyebut drama Korea ( drakor) sebagai salah satu penyebab kenaikan tagihan listrik pelanggan rupanya memicu reaksi wakil rakyat di Senayan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno pun menyampaikan kekecewaannya kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajarannya, saat rapat dengar pendapat pertengahan pekan ini.

Eddy merasa geram dengan pernyataan salah satu pejabat PLN yang sempat menyebut drakor sebagai salah satu penyebab kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan.

Menurut dia, di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, tidak seharusnya perusahaan pelat merah sebesar PLN menyampaikan pernyataan tersebut.

"Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, enggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak," tutur Eddy dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6/2020).

Oleh karena itu, Eddy meminta jajaran PLN untuk memperbaiki kualitas komunikasi dengan publik. Ia tidak mau hal serupa kembali terulang.

"Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa-bahasa lelucon seperti itu. Nah, ini kami mohon perhatian ibu bapak di PLN agar hal ini bisa diperbaiki," ucapnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel "Saat Drakor Dituding Jadi Salah Satu Penyebab Kenaikan Tagihan Listrik".

Sebelumnya, SEVP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono sempat mengatakan, meningkatnya konsumsi listrik menjadi penyebab utama membengkaknya tagihan sejumlah pelanggan.

Kenaikan konsumsi tersebut diakibatkan meningkatnya intensitas aktivitas masyarakat dalam mengonsumsi listrik, termasuk menonton serial drama Korea yang saat ini sedang tren selama periode work from home.

"Pas WFH itu, drakor jadi banyak yang tahu, karena kegiatannya di rumah. Jadi nonton drakor di rumah, main game sepanjang waktu di rumah. Ini hiburan yang hindari keluar rumah dan berhubungan dengan listrik," katanya, Senin (8/6/2020).

Tagihan Listrik Melonjak, Menteri ESDM Tegaskan Tak Ada Kenaikan Tarif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah kenaikan tarif listrik jadi penyebab melonjaknya tagihan pada Juni 2020.

Arifin menegaskan tak ada kenaikan tarif listrik yang dilakukan pemerintah.

"Iya (tak ada kenaikan tarif). Siapa bilang naikin tarif?," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (19/6).

Sayangnya, Arifin belum mau merinci seputar kebijakan yang bakal diambil oleh Kementerian ESDM atas polemik yang terjadi.

Baca: Ombudsman Terima Banyak Aduan dari Masyarakat Terkait Kenaikan Tagihan Listrik

Baca: Masyarakat Keluhkan Tagihan Listrik, Badan Siber dan Sandi Negara Diminta Periksa Sistem di PLN

Baca: Viral Cara Warganet Atasi Tagihan Listrik Membengkak: Siapkan 2 Hal, Tagihan Berkurang Hanya 4 Jam

Yang terang, ia memastikan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan komunikasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyoal tagihan listrik pelanggan.

Sebelumnya, Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menginvestigasi lonjakan tagihan listrik Juni 2020.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Purbaya Yudhi Sadewa bilang langkah melibatkan BSSN untuk melakukan pengecekan langsung pada sistem komputasi milik PLN.

"Kita akan crosscheck langsung, nanti biar BSSN yang cek," ungkap Purbaya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/6).

Ia melanjutkan, hari ini pihaknya dijadwalkan bakal menerima data dari PLN seputar lonjakan tagihan. Adapun data tersebut bakal dianalisa terlebih dahulu.

Kemenko Maritim dan Investasi menargetkan investigasi dapat dimulai pada awal pekan depan.

"Awal minggu depan kami akan check lapangan dan berkunjung ke fasilitas PLN, sesuai dengan keperluan," tandas Purbaya, seperti dilansir dari KONTAN, dalam artikel "Menteri ESDM Arifin Tasrif pastikan tak ada kenaikan tarif listrik"