Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembang properti PT Intiland Development Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2019 di Jakarta Intiland Tower, Rabu (15/7/2020).

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono mengatakan perseroan memutuskan untuk belum membagikan dividen atas laba yang diperoleh tahun 2019.

"Seluruh laba bersih yang diperoleh perseroan akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp 249,4 miliar dan sisanya sebesar Rp 2 miliar sebagai cadangan wajib," kata Archied.

Baca: RUPST Telkom Tahun Buku 2019, Payout Ratio 81,78%, Telkom Bagikan Dividen Rp15,26 Triliun

Archied mengakui bahwa industri properti menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, banyak konsumen dan investor properti cenderung bersikap menunggu kondisi membaik dan memilih untuk menunda dulu pembelian.

“Hampir semua developer menghadapi tantangan yang cukup berat, termasuk dampak dari pandemi Covid-19 . Meskipun daya beli pasar tetap ada, konsumen memilih untuk menunda pembelian atau investasi," papar Archied.

"Penjualan properti sejauh ini masih didominasi pasar end user, terutama di segmen menengah ke bawah," lanjutnya.

Di tengah tantangan yang terjadi di industri properti, perseroan masih berhasil mempertahankan kinerja usaha.

Sampai akhir kuartal I tahun ini, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 830,6 miliar, atau turun 6,4 persen dibandingkan kurtal I 2019 senilai Rp 887,6 miliar.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pengakuan pendapatan dari segmen mixed-use & high rise dan kawasan perumahan.

Pendapatan pengembangan (development income) tercatat memberikan kontribusi terbesar, yakni mencapai Rp 546,8 miliar atau 82,3 persen dari keseluruhan.

Perolehan tersebut bersumber dari segmen pengembangan mixed-use dan high rise senilai Rp 455,1 miliar dan kawasan perumahan sebesar Rp 91,7 miliar.

“Di triwulan pertama tahun ini, kami juga melakukan penjualan lahan seluas 3,2 hektar di Surabaya senilai Rp 58,3 miliar. Lahan ini masuk kategori inventori dan bukan termasuk aset utama yang akan dikembangkan dalam waktu dekat,” ungkap Archied.