TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sasaran pembangunan pada tahun 2021 mendatang.

Presiden mengatakan, tahun depan persentase pengangguran diproyeksi akan berada di kisaran 7,7 persen hingga 9,1 persen. Sementara itu persentase kemiskinan di perkirakan sebesar 9,2 persen hingga 9,7 persen.

Baca: Pemerintah Siap Kucurkan Anggaran Rp 356,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi di RAPBN 2021

"Dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," ujar Jokowi ketika memberikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Jokowi mengatakan, target-target tersebut harapannya dapat tercapai dengan RAPBN 2021 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab kata dia, krisis kesehatan yang muncul akibat pandemi tersebut telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di dalam negeri.

"Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," ujar Jokowi.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan penduduk miskin dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada periode Maret 2020. Secara persentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Sementara di sisi lain hingga 31 Juli 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terdapat 2,14 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang terdampak Covid-19.

Angka tersebut sudah terdata berdasarkan nama dan alamat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari situasi pandemi Covid-19 paling banyak.

Menurut data yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Target Jokowi 2021, dari Angka Pengangguran hingga Kemiskinan"