TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan sekaligus mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), pada Senin, 14 September 2020.

Pengangkatan Muhammad Lutfi sebagai Dubes RI di Washington DC menggantikan posisi Mahendra Siregar yang kini menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Dalam mengembang tugas sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di AS terdapat beberapa hal yang menjadi program prioritas Muhammad Lutfi.

Pertama, memastikan bahwa AS memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) ke Indonesia.

Kedua, memulai pembicaraan untuk negosiasi terkait perjanjian dagang bebas terbatas atau limited trade deal dengan AS.

“Saya akan mendorong dan memastikan qbahwa persetujuan GSP diperpanjang. Lalu, memulai pembicaraan negosiasi daripada limited trade deal, yaitu barang-barang di AS yang pajaknya kurang dari 5% bisa di nol persenkan tanpa melalui kongres. Kita memulai negosiasi itu segera, itu prioritas,” ujar Muhammad Lutfi dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Senin (14/9/2020).

Saat ini Indonesia berada di urutan ketiga negara yang banyak memanfaatkan fasilitas GSP AS. Sekitar 14,9% ekspor Indonesia ke AS memanfaatkan fasilitas tersebut.

Indonesia tengah menunggu hasil review yang dilakukan pemerintah AS melalui United States Representiative (USTR) terkait pemberian fasilitas GSP.

Lutfi memastikan diplomasi ekonomi dengan Negara Paman Sam akan diperkuat ke depannya.

Seiring era baru perdagangan internasional, lanjut Lutfi, pihaknya menyadari bahwa bila ingin menjual barang atau produk ke pasar AS, maka Indonesia juga mesti membeli produk AS.

“Saya juga ingin memastikan produk-produk AS bisa berkompetisi di pasar Indonesia. Karena pasar kita besar dan prospektif, saya akan memastikan bahwa AS mengetahui bahwa Indonesia selalu memperbaiki iklim investasi,” ungkapnya.

Lutfi juga bertekad memastikan investor-investor AS mengetahui dengan baik perbaikan iklim investasi di Tanah Air dan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan asal negara Adidaya tersebut.

Minat investor AS untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi telah tercermin dari langkah Kimberly-Clark Corporation, pionir produk konsumen global yang bermarkas di Texas, AS.

Kimberly mengumumkan akan mengakuisisi Softex Indonesia dengan nilai transaksi tunai US$1,2 miliar, dari sekelompok pemegang saham termasuk CVC Capital Partners Asia Pacific IV.

“Pada akhir era-70an mereka salah satu perusahaan pertama yang investasi besar di Indonesia. Sekarang mereka sudah mulai lagi."

"Dengan modalitas baru, dengan membuka pasar kita ternyata banyak investasi masuk. Mudah-mudahan mereka membuka pasar baru sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi,” papar Lutfi.

Jejak karier

Sebelum menjadi Dubes RI untuk AS, Lutfi memiliki jejak karir yang panjang.

Pria kelahiran Jakarta pada 1969 dari pasangan Firdaus Wadjdi dan Suhartini ini mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha bersama beberapa rekannya, Erick Tohir (kini Menteri BUMN), Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy.

Mereka berinisiatif mendirikan Mahaka Group.

Baca: Duta Besar Ulugbek Rosukulov Berharap Tolak Angin Sido Muncul Bisa Diekspor ke Uzbekistan

Saat usianya 29 tahun, Lutfi dipercaya untuk menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta Yang Lebih Baik (HIPMI JAYA) periode 1998 - 2001.

Selama empat tahun berikutnya (2001 – 2004), Lutfi diberi kepercayaan lebih besar menjadi Ketua Nasional HIPMI.

Mengantongi gelar sarjana di bidang Economics dari Purdue University, Amerika Serikat, Lutfi ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 2005.

Posisi yang ditempati Lutfi di kabinet tersebut sebagai Kepala BKPM. Saat itu usianya masih 36 tahun dan Lutfi tercatat sebagai Kepala BKPM termuda yang pernah dimiliki negeri ini.

Baca: Duta Besar Malaysia Adakan Pertemuan Dengan Bea Cukai Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama

Saat memimpin BKPM, Lutfi dinilai berhasil membawa Indonesia masuk dalam 25 Daftar Teratas Tempat Tujuan Investasi versi ATKearney pada edisi nomor 21.

Di bawah kendali Lutfi, Indonesia bahkan diakui oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai salah satu negara berkembang terbaik.

Di BKPM, Lutfi telah memperkenalkan aspek keterbukaan penuh dan memprakarsai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang saat ini menjadi sumber daya tarik bagi para investor asing.

Pada 2008, Lutfi mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Berpengaruh oleh The World Economic’s Forum’s Young Global Leaders.

Lutfi juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, yaitu salah satu penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan untuk anggota masyarakat sipil.