Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan stimulus yang digelontorkan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 masih tergolong kecil dibanding negara-negara lain.

Sutrisno mengatakan Indonesia masih kalah dengan stimulus yang diberikan Jepang, Amerika hingga Thailand.

Baca: Realisasi Program PEN Baru 36,6 Persen

"Saya kira stimulus kita tergolong kecil diantaranya negara-negara lain. Kita baru mungkin sekitar 4 persen atau 5 persen. Kalau negara lain sudah jauh lebih besar, bisa 15-20 persen seperti di Jepang, di Amerika. Bahkan di Thailand itu 15 persen," ujar Sutrisno, dalam sarasehan dan webinar 'Menggerakkan Roda Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19', Jumat (18/9/2020).

Baca: Pelaku Usaha Terdampak Covid-19, Apindo: Paling Parah Sektor Wisata

Menurut Sutrisno, stimulus tersebut penting untuk segera direalisasikan pemerintah. Karena yang dikhawatirkan ketika likuiditas kering, maka daya beli masyarakat akan sangat sulit untuk dibangun.

"Memang yang kita inginkan adalah agar realisasi lebih cepat, karena stimulus ini kalau tidak salah harus 50 persen atau 35 persen yah. Nah oleh karena itu, kita selalu usulkan kepada pak Airlangga mempercepat ini dan saya kira pemerintah juga terus berusaha terutama di sektor kesehatan. Itu yang sangat kita harapkan," kata dia.

Di sisi lain, Sutrisno menyinggung ada berbagai macam stimulus. Diantaranya untuk usaha kecil dan mikro, yang menurutnya sangat penting karena mereka termasuk dalam kelompok yang terdampak cukup signifikan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Sutrisno mengatakan stimulus bagi usaha mikro dengan jumlah Rp 2,4 juta per pelaku usaha sudah direalisasikan sebanyak 60 persen dari jumlah 12 juta pelaku usaha.

Namun, pihaknya menerima usulan dari bawah agar stimulus terus ditambah karena sebenarnya pelaku usaha kecil diperkirakan mencapai 60 juta lebih orang.

"Kalau sekarang (baru menyasar) 12 juta orang, jadi tentu masih banyak yang diinginkan dan belum dapat. Ini tentu memerlukan perhatian dari pemerintah, tolong kalau bisa diperluas," jelasnya.

Di sisi lain, Sutrisno mengatakan BLT Rp 600 ribu untuk empat bulan oleh pemerintah kepada para tenaga kerja dengan gaji dibawah Rp 5 juta memang sangat membantu untuk likuiditas.

Hanya saja, Sutrisno mempertanyakan pula bagaimana dengan tenaga kerja yang berada pada usaha-usaha kecil, yang tidak ikut sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan karena memang tidak punya kemampuan untuk itu.

"Ini jumlahnya sangat banyak, karena usaha kecil itu sangat besar. Sehingga dimohonkan agar mereka ini juga mendapatkan untuk berikutnya. Demikian juga yang sudah mengikuti BPJS ketenagakerjaan tapi tidak sampai Juni. Karena pada bulan Maret, April, Mei itu kondisi ekonomi jelek sehingga mereka tidak bisa membayar. Tapi ketentuannya ini kan sampai Juni harus ikut. Untuk itu dimohon juga dipertimbangkan agar mereka juga bisa mendapatkan," tandasnya.