Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo menyebut masyarakat boleh saja mewaspadai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pasalnya, golongan atau individu yang teridentifikasi bagian dari PKI di masa lalu saat ini telah melebur dengan masyarakat.

Namun Agus turut berharap agar isu kebangkitan PKI tidak dimanfaatkan untuk komoditas politik, khususnya jelang perhelatan Pilkada serentak 2020.

Hal ini disampaikan Agus saat wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Mulanya pria asal Surakarta itu mengatakan, isu kebangkitan PKI di Indonesia memang patut diwaspadai.

Baca: Lemhanas RI Gembleng 1.270 Tenaga Pendidik Secara Virtual

Golongan atau individu yang dulu terdampak tindakan pemerintah Indonesia memberantas komunisme sekitar tahun 1965 - 1968 kini telah melebur dengan masyarakat.

Saat ini, kata Agus, golongan dan individu yang teridentifikasi bagian dari PKI di masa lalu bahkan telah memiliki hak politiknya masing-masing.

"Itu sudah dipulihkan hak politiknya. Ada yang menjadi anggota DPR, siapa tahu banyak juga yang tidak kita ketahui karena sudah dianggap sama dengan warga negara lainnya. Sudah ikut Pemilu, sudah ikut Pilkada mungkin," ujar Agus.

Atas dasar itu, Agus mengatakan golongan atau individu yang terindikasi bagian dari PKI di masa lalu kini sudah ada di mana-mana.

Baca: Pilkada Serentak 9 Desember Bisa Sukses Harus Mendapat Dukungan Masyarakat kata Azis Syamsuddin

Menurutnya, bukan tidak mungkin sudah terjadi bonding antara golongan atau individu itu karena persamaan nasib di masa lalu.

"Dan karena persamaan nasib di masa lalu, bisa saja terjadi katakanlah dari hal-hal yang bersifat untuk nostalgia, reunikah itu, tetapi juga mungkin untuk bisa merebut sesuatu yang lebih berarti," kata Agus.

"Misalnya merebut sumber daya untuk kepentingan kelompok itu. Itu bukan tidak mungkin. Jadi tetap kita waspadai," imbuh dia.

Namun demikian Agus meningkatkan agar isu kebangkitan PKI ini tidak dimanfaatkan segelintir orang untuk mendompleng perolehan suara saat Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Apalagi bila tidak ditemukan indikasi-indikasi kebangkitan PKI di Indonesia.

"Tetapi jangan terus kemudian menjadi alat politik sebagai alat untuk memobilisasi kekuatan tertentu untuk digunakan bagi tujuan-tujuan politik tertentu," ucap Agus.

"Yang sebetulnya itu tidak didasarkan kepada pernyataan yang ada. Jadi kita tidak bisa hitam-putih. Tetap gunakan akal sehat, logika, dan kalau ada hal-hal yang masih merupakan kelemahan segera kita tutupi," pungkas dia.