Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan impor garam untuk industri pada rapat terbatas Senin, (5/10/2020). Impor tersebut dilakukan karena rendahnya produksi garam nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan bahwa produksi garam nasional terkendala lahan dan infrastruktur bagi petambak garam.

Baca: Dijamin Ampuh Turunkan Berat Badan, Mulai Besok Coba Rebus Pisang Mentah Ditambah Garam

“Banyak lahan garam di berbagai lokasi masih terkendala,” katanya, Rabu, (7/10/2020).

Menurutnya, lahan yang digunakan petambak garam statusnya harus clear and Clean. Oleh karena itu ia meminta meminta pemerintah daerah untuk membantu pengadaan lahan tersebut. 

'Untuk ini kami minta pemerintah daerah untuk membantu agar kondisi lahan yang akan di kembangkan untuk lahan garam tidak ada masalah, sehingga dapat bekerja dengan tenang,” katanya.

Baca: Pemerintah akan Sanksi Importir Garam Industri yang Jual ke Pasar

Selain lahan, rendahnya produksi garam nasional juga akibat kurangnya infrastruktur. Jarak dari lokasi tambak ke pengolahan garam kebanyakan relatif jauh, sehingga tidak efisien.

“Biaya transportnya mahal, sedangkan harga beli garam di market itu sama. Sehingga daya beli garam rakyat turun. Presiden meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalan agar transportasinya lebih murah,” tuturnya.

Baca: Impor Garam RI Tembus 108 Juta Dolar AS, Menperin Klaim Hasilkan Nilai Tambah Ekspor 37,7 M

Saat ini menurutnya pengolahan garam sudah di buat oleh BPPT dan PT Garam di Manyar di Madura. Pengolahan garam tersebut untuk proses pembersihan  dari kandungan pengkotor (washing plant). Agar garam rakyat dapat dimurnikan sehingga menaikkan kadar NaClnya. 

“Garam rakyat kita rata-rata kualitasnya NaClnya 89%, lalu dimurnikan untuk garam kebutuhan industri,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terkait produksi garam nasional yang masih sangat rendah hingga saat ini. Sehingga, muncul cara mudah mengatasinya yakni impor garam dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/10/2020).

"Masih rendahnya produksi garam nasional, kita sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam," kata Jokowi.

Menurut Presiden, upaya untuk meningkatkan produksi garam nasional tidak pernah dilakukan. Maka, tidak ada penyelesaiannya. 

"Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," tegas Jokowi.

Presiden memberikan contoh, bagimana kebutuhan garam nasional tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun. Namun, kenyataannya bahwa produksi garam nasional baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton.

"Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir," jelas Jokowi.