Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto yang menjadi keynote speaker seminar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong terwujudnya link and match antara perguruan tinggi dan industri dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.

“Selama ini keluhan dari pengguna lulusan perguruan tinggi adalah pada soft skill dan bukan pada hard skill,” jelas Wikan.

Karena itu, kompetensi harus dipastikan tercipta di dalam paket pertama pernikahan massal; yaitu menyangkut kurikulum dan bagaimana proses pembelajarannya. “Vokasi yang kompeten itu adalah motor kita untuk menjemput bonus demografi,” ungkap Wikan.

Baca juga: Akulaku Finance Gandeng BPR Supra Artapersada Biayai Kredit Executing

Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan Indonesia (ADIKPI) menyambut baik kebijakan Direktorat Pendidikan Vokasi tentang “perkawinan massal” antara kampus dan industri.

“Kita tahu bahwa kebijakan ini sangat esensial, karena kebijakan ini mendorong kampus untuk lebih adaptif terhadap dinamika dan perubahan kebutuhan industri yang sangat cepat dalam era revolusi 4.0, terlebih pada sektor keuangan dan perbankan,” ungkap Ketua Umum ADIKPI Dede Suryanto.

Terkait dengan peningkatan kompetensi mahasiswa, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyediakan program magang bagi mahasiswa yang terangkum dalam Program Peningkatan Kapabilitas SDM dalam Bidang Perbankan dengan Mitra Perguruan Tinggi.

“Program ini terbuka bagi seluruh kampus dan mahasiswa yang ada. Selain itu LPS juga rutin mengadakan seminar-seminar di kampus. Kami juga membuka diri untuk menjadi dosen tamu bagi kampus-kampus,” terang Kepala Divisi Transformasi LPS Ary Rismy.

Penting Majukan Usaha Mikro

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Chandra Wijaya yang juga menjadi narasumber mengungkapkan, sektor mikro ini penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak.

Mengutip data sekunder, jumlah unit usaha yang ada di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 64 juta. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 63 juta adalah unit usaha mikro.

Chandra juga menyoroti tentang kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar yaitu lebih dari 60%. Dari angka tersebut, kontribusi usaha mikro mencapai 37%.

“Atas data itu, usaha mikro menjadi sangat penting. Jadi kita harus sama-sama memikirkan bagaimana memajukannya, termasuk juga pembiayaannya,” ujar Chandra.