TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan tersebut diambil setelah para pembuat kebijakan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

Jokowi pun meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Baca juga: Masyarakat Diminta Jangan Lengah Protokol Kesehatan Meski Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19

Baca juga: Kapan Vaksinasi Covid-19 akan Dimulai? Jokowi Menggratiskan hingga Perkembangan Izin dari BPOM

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun mengatakan, pihaknya masih terus mengkaji kebijakan terkait vaksinasi. Pasalnya, perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk distribusi vaksin masih terus bergerak dinamis.

"Masih akan terus direview dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Di dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun. Sementara untuk program vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun.

Sehingga total anggaran yang telah dirancang untuk proses pengadaan hingga distribusi vaksin ke masyarakat mencapai Rp 23 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskanpemerintah memiliki tambahan anggaran untuk baksin sebesar Rp 10 triliun pada 2021. Dana tersebut didapatkan dari dana cadangan yang berada di rekening bendahara umum negara.

Dengan demikian, maka total anggaran untuk vaksinasi bisa mencapai Rp 33 triliun.

"Untuk melaksanakan program vaksinasi covid19 secara gratis saya memperkirakan sebesar Rp 104 triliun. Terhadap kebutuhan anggaran RP 104 triliun tersebut saya minta pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap belanja barang K/L dan dana transfer ke daerah," ujar Said.

Adapun beberapa alternatif anggaran yang menurut dia bisa direalokasi meliputi biaya-biaya pertemuan atau seminar serta perjalanan dinas.

"Mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian Covid-19. Kebutuhan strategis vaksinasi covid-19 gratis adalah program strategis dan perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?"