Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) BUMN untuk pembiayaan dan pemberdayaan usaha Ultra Mikro (UMi) dan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinni menaruh harapan, pembentukan holding pembiayaan bisa menekan biaya kredit bagi para pelaku usaha kecil.

Baca juga: UMKM Jajanan Tradisional Ini Jadi Pemenang BRIlianpreneur 2020, Apa Rahasianya ?

Baca juga: PP Muhammadiyah: Bank Syariah Indonesia Harus Salurkan 60 Persen Pembiayaan ke UMKM

Menurutnya, imbal balik atau bunga yang sesuai untuk pelaku usaha UMi dan UMKM baiknya dibatasi maksimal 3 persen.

“Saya berharap pembentukan holding tersebut bisa benar-benar menekan biaya kredit pelaku usaha Mikro Kecil maksimal persen persen, dan disertai pendampingan dan pengawasan bagi mereka,” ujarnya, Rabu (23/12/2020).

Hermawati menambahkan bahwa selama ini kendala terbesar bagi UMKM untuk mendapat bantuan permodalan adalah minimnya sosialisasi.

Informasi yang masih kurang ini membuat pelaku UMKM kesulitan saat hendak mengakses pembiayaan atau kredit untuk mengembangkan usahanya.

“Menurut saya sah-sah saja rencana pemerintah membentuk holding pembiayaan UMKM. Hanya saja sebaiknya harus dikaji secara matang dulu, karena kendala terbesar dalam penyaluran pinjaman permodalan bagi UMi dan UMK selain sosialisasi juga persyaratan yang hampir sama dengan pinjaman umum di perbankan,” tutur dia.

Dia mengatakan, holding BUMN untuk pembiayaan dan pemberdayaan UMi dan UMKM juga harus menjamin ketersediaan pusat data (database) pelaku usaha di Indonesia.

Data yang rutin diperbarui menjadi kunci agar penyaluran bantuan dan program untuk UMKM tepat sasaran.

Holding BUMN untuk pembiayaan UMi dan UMKM rencananya melibatkan tiga perusahaan pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), dan PT Pegadaian (Persero).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya menyebut, holding akan dibentuk agar semakin banyak UMKM di Indonesia bisa naik kelas dan terjangkau layanan perbankan (bankable).

"Upaya kami, pengusaha kecil naik kelas. Ultra mikro yang tadinya tidak bankable, naik kelas jadi bankable," ujar Erick.

“Pembiayaan ultra mikro juga sama, menggabungkan satu data UMKM dengan upaya kita pengusaha kecil naik kelas. Ultra mikro yang tadinya tidak bankable, naik kelas jadi bankable. Yang tadinya pinjaman Rp 2 juta karena track record bagus akhirnya mendapatkan pinjaman Rp 50 juta. Hal-hal ini kita gabungkan dan efisienkan," tambah Erick dalam sebuah diskusi daring pekan lalu.