Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Guntur Subagja Mahardika mengatakan, selama ini ada semacam kepanikan bahwa Indonesia kekurangan pangan.

Hal itu terjadi karena belum akuratnya peta kondisi pangan Indonesia.

"Setiap tahun ada kebiasaan impor pangan, padi 1,1 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton. Kami petakan kembali kondisi pangan kita , ketika PSBB memang mendisrupsi distribusi," ungkapnya.

Baca juga: Marwan: BUMN Pangan Harus Terintegrasi dengan Baik

"Kenapa perlu melihat ini karena selama pandemi Covid-19, negara produsen pangan tak mau ekspor, mementingkan kepentingan nasional seperti yang dilakukan Vietnam dan India. Makanya ada kekhawatiran krisis pangan," ujar Guntur dalam diskusi virtual dengan media membedah topik Mengukur Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Sabtu (30/1/2021). 

Dia menambahkan, ketika Covid-19 muncul, tiba-tiba ada publikasi ancaman kemarau, tapi hal itu tidak terjadi.

Malah yang terjadi cuaca ekstrem.

"Beras surplus mestinya tidak perlu impor, cuma persepsinya dibentuk kurang pangan, sehingga setiap tahun rencanakan impor, beberapa rekomendasi itu di akhir tahun terancam kekurangan pangan," ungkapnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Ajak HKTI Wujudkan Ketahan Pangan

Dia menambahkan, hal ini perlu menjadi perhatian karena Presiden Jokowi juga memberikan concern mengenai ini.

"Kita tak punya data akurat tentang pangan kita. Kendala bahan baku jagung misalnya. Ketika pandemi, jawaban dari produsen lokal, 'kami tak impor lagi, sudah dipenuhi lokal.' Ini menarik dan perlu ditelaah. Saya khawatir karena publikasi, karena datanya nggak akurat, ada kepentingan tertentu untuk impor," imbuhnya.

Dia mencontohkan, di komoditi kedelai memang Indonesia mengimpor 2,6 juta ton per Desember, karena Indonesia hanya mampu memproduksi 300 ribu ton dan itu sangat kecil.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kabar sebuah daerah di Indonesia mengalami rawan pangan.

Baca juga: Dukung Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan, Polri Terbitkan Surat Telegram

"Logikanya, ketika kebutuhan konsumsi pangan tinggi, itu tidak terjadi. Justru terjadi disparitas harga di Aceh dan daerah lain, ada beda harga."

"Jadi bukan pada produksi tapi distribusi, makanya data itu penting. Bank Indonesia punya data pusat informasi harga pangan, hal itu perlu diperkuat basis data," imbuhnya.

Selama ini untuk pilar distribusi dan manajamen stok pangan hanya menggunakan data Bulog.

"Kita tidak melihat cadangan data yang ada di masyarakat, di pabrik, karena cadangan di Bulog 20 persen saja dari total produksi di luar, kita perlu data ini perkuat," imbuhnya.

Edukasi ke Petani

Guntur menambahkan, petani juga perlu diedukasi agar tidak menjual seluruh panenan gabahnya ke tengkulak agar punya cadangan pangan.

"Ketika petani panen jangan jual seluruh gabah, separuh jual dan simpan, kalau petani punya cadangan maka akan lebih kuat dan tahan cadangan pangan. Ini kearifan lokal memperkuat ketahanan pangan," imbuhnya. 

Heru Hendratmoko, President Commissioner PT Media Lintas Inti Nusantara mengatakan, sektor pangan seharusnya menjadi sektor yang istimewa untuk menopang ekonomi nasional.

"Kita masih ingat, kepanikan pemerintah di awal Covid-19 adalah kekurangan pangan, karena setiap tahun kita mengimpor pangan berupa beras 1,5 sampai 2 juta ton," ujar Heru.

Penurunan Area Tanam

Heru juga menyoroti penurunan signifikan area tanam di tengah kenaikan populasi penduduk dan konsumsi pangan.

"Satu juta hektar hilang karena pembangunan perumahan dan lain-lain. Kerusakan kerusakan lahan pangan di daerah selama ini minim penanganan oleh Pemda. Jalur distribusi juga masih panjang, ada faktor geografis, dari petani ke pengepul, tengkulak," ungkap Heru.

Dia juga menilai ada tumpang tindih oleh BUMN pangan.

"Banyak BUMN bersaing untuk komoditas sama, meskipun ada mandatori, lebih banyak pada saat sama membukukan keuntungan tiap tahun jadi mirip swasta. Gula diserbu banyak BUMN begitu juga beras Bulog," beber Heru.

Dia menegaskan, ketahanan pangan nasional tak cuma beras. Selama ini ada tren pengurangan produk pangan berbahan karbohidrat di kawasan perkotaan, tapi hal itu tidak menghilangkan konsumsi masyarakat terhadap beras.

Heru menyarankan agar setiap daerah mengembangkan produk unggulannya agar tercipta ketahanan pangan nasional dengan produk pangan yang beragam. 

"Pemerintah sudah punya data, pusat daerah berjalan seiring, masing masing produk unggulan, kembangkan di situ, tidak usah kembangkan yang lain. Jika ini bisa dikerjakan sungguh akan bisa mendukung ketahanan pangan nasional," bebernya.

Dia menegaskan, memacu kemandirian pangan harus dengan memprioritaskan apa yang penting dan yang mendapat dukungan penuh dari berbagai sistem, baik dari sisi perdagangannya dan lain-lain.

Guntur Subagja menambahkan, komoditas utama yang harus dibangun untuk membangun nasionalisme adalah dengan menggenjot komoditas unggulan lokal.

"Model pengembangan sawit itu model ideal untuk komdotas lain, dengan lembaga keuangan dan ada grace periode beberapa tahun, itu bisa dilakukan.

"Ketergantungan terhadap terigu itu bisa diganti tidak lagi ke mie saja, gunakan ubi. "Memang harus ubah mindset. Selama ini kan ada yang membangun persepsi seakan pasokan pangan kita kurang terus," ujar Guntur Subagja.