Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Karyawan dan Serikat Pekerja Menolak Rencana Holding Pegadaian, BRI, dan PNM

Jika posisi Pegadaian menjadi salah satu anak perusahaan BUMN lain, maka akan menimbulkan potensi bisnis tidak lagi fokus pada bidang gadai.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Karyawan dan Serikat Pekerja Menolak Rencana Holding Pegadaian, BRI, dan PNM
Istimewa
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding untuk ultra mikro dan UMKM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pegadaian (Persero). Namun wacana ini mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja (SP) Pegadaian. 

Di antaranya, perusahaan memiliki kegiatan usahanya yang memberikan kredit kepada masyarakat, bahkan yang terbawah sekalipun.

Selain itu, produk yang ditawarkan pun unik karena bisa melayani kredit dengan nilai kecil dan dengan jaminan yang beragam.

Ia menjelaskan, hingga 2008 tidak ada lembaga kredit yang mau memberikan pendanaan senilai Rp 5.000, selain Pegadaian.

Kemudian pada 2012 batas bawah kredit itu pun dinaikkan menjadi Rp 10.000, lalu naik Rp 20.000 hingga akhirnya saat ini menjadi Rp 50.000.

Di sisi lain, ada pula layanan skim kredit dengan bunga nol persen. Joko mengatakan, tentunya layanan-layanan itu dianggap tidak efisien bagi lembaga kredit lainnya.

Selain itu, tidak ada lembaga kredit yang dapat menerima barang jaminan mulai dari kain, sarung, gerabah, elektronik, peralatan rumah tangga, dan barang bergerak lainnya, kecuali Pegadaian.

Lantaran, penerimaan barang jaminan seperti ini memang secara ekonomis kurang efisien karena memerlukan biaya investasi gudang yang besar dan pemeliharaan barang jaminan yang cukup melelahkan.

Baca juga: 642 Cabang Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard karena Konsisten Terapkan Prokes

Baca juga: Lewat Holding BUMN Ultra Mikro, Pegadaian Bisa Hemat Rp 400 Miliar

BERITA REKOMENDASI

Pegadaian juga disebut punya prosedur yang tak menyulitkan dan menyesuaikan kondisi masyarakat kecil.

Meski penyaluran kredit bernilai kecil memakan biaya yang lebih besar ketimbang penyaluran kredit dengan nilai yang tinggi, tapi Pegadaian tetap mengenakan tarif sewa modal yang kecil pada kredit yang lebih kecil.

"Maka apabila Pegadaian di-holding, baik diakuisisi, merger, atau bentuk privatisasi lainnya, akankah masih bisa melayani rakyat kecil? Bisakah atau lebih tepatnya maukah perubahan bentuk Pegadaian yang baru memberikan kredit ke 'simbok-simbok' yang mengutang hanya untuk sekedar membeli beras?" ungkap Joko.

Kinerja Pegadaian

Ia mengatakan, alasan Pegadaian untuk tetap berdiri mandiri turut tercermin dari kinerja perusahaan selama ini yang tetap terjaga positif.


Laba besih perusahaan selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 12,5 persen.

Selain itu, Pegadaian menjadi salah satu dari 10 BUMN penyumbang dividen terbesar ke negara.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas