Faktor ketiga, lanjutnya, yakni terhambatnya dorongan fiskal oleh kelambanan tata administratif, sehingga pengeluaran APBN hanya akan mencapai maksimum 85 persen hingga 90 persen dari yang telah dianggarkan. 

Dari sisi penerimaan, APBN juga akan terkendala oleh kurangnya penerimaan pajak sebagai akibat dari belum pulih sepenuhnya kondisi perekonomian dan berbagai insentif penurunan pajak yang telah dan akan diberikan. 

Kendala sisi penerimaan dan keperluan untuk menjaga arus kas APBN berpotensi menghambat efektivitas dari rencana stimulus fiskal. 

Selanjutnya faktor keempat yaitu masih adanya kendala mobilitas manusia yang merupakan konsekuensi dari berkepanjangannya pandemi di 2021, sehingga akan menyebabkan belum signifikannya ekspansi produksi. 

Menurut Adrian, masih terkendalanya mobilitas manusia dipicu relatif rendahnya kecepatan program vaksinasi di Indonesia yang hingga akhir tahun 2021 diperkirakan belum akan mencapai target. 

“Artinya, prospek belum akan terbentuknya herd immunity berpotensi menyebabkan perusahaan belum berani menggenjot produksinya secara maksimal pada tahun ini, selain rumah tangga yang masih akan menahan belanjanya,” jelasnya. 

Terakhir, faktor kelima berasal dari pengurangan belanja modal (capital expenditure/capex) yang masih akan berlanjut di 202 yang paling tidak ini akan terus terjadi di segmen korporasi swasta. 

Sementara, implementasi proyek infrastruktur dari belanja modal APBN kemungkinan besar akan menghadapi tantangan dari belum akan terciptanya herd immunity. 

"Rendahnya capex di 2020 telah berdampak pada turunnya angka potential output di 2021. Belum terciptanya optimal mix antara capex swasta dan capex pemerintah di tahun ini juga berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022," pungkasnya.