Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, jumlah kasus yang berkaitan dengan korupsi dan transparansi di perusahaan-perusahaan pelat merah mencapai 159 kasus.

Bahkan Menteri Erick menyebutkan, terdapat setidaknya 53 nama pejabat yang ikut menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, 159 kasus dan 53 nama pejabat yang menjadi tersangka tersebut ditemukan berdasarkan data sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN.

Baca juga: 27 BUMN Teken Kerjasama dengan KPK, Berikut Rincian Perusahaan Pelat Merah Itu

"Saya di awal pada saat bekerja dan membuka data pada kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN, itu jumlahnya luar biasa banyak, 159 waktu itu. Dan yang jadi tersangka kurang lebih 53," jelas Menteri Erick saat penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/3/2021).

Melihat adanya catatan tersebut, Menteri Erick langsung melakukan berbagai upaya perbaikan di Kementerian yang ia pimpin.

Baca juga: Jubir BUMN Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tak Ganggu Vaksinasi Covid-19 Pemerintah

Perbaikan tersebut dilakukan mulai dari perbaikan sistem melalui Peraturan Menteri, hingga melakukan pemilihan jajaran Direksi yang memiliki integritas.

"Tentu sebagai pimpinan saya justru berpikir terbalik, bagaimana tentu Kementerian BUMN harus mengintropeksi diri dibandingkan menyalahi yang terkena," ujar Menteri Erick.

"Karena saya yakin dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas tentu diharapkan bisa meminimalisasi daripada kasus-kasus tersebut," lanjutnya.

Mantan Bos Inter Milan ini menegaskan, pihaknya terus melakukan transparansi di Kementerian dan juga di BUMN, agar kasus-kasus hukum korupsi dapat di minimalisir.

"Transformasi yang ada di kementerian BUMN sejak awal salah satu isu yang terpenting adalah mengenai penanganan transparansi dan kasus-kasus hukum," pungkas Menteri Erick.