Impor Beras, INDEF: Petani Makin Sakit, Gara-gara Harga Gabah Ditekan
Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen raya, akan menekan harga gabah di level petani.
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen raya, akan menekan harga gabah di level petani.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menjelaskan, para pedagang beras menilai adanya impor tersebut akan menambah stok beras secara nasional.
Baca juga: Menteri Lutfi Soal Kebijakan Impor Beras: Kalau Memang Saya Salah, Saya Siap Berhenti, tidak Masalah
Sehingga, para pedagang beras langsung menekan para petani, agar bisa mendapatkan harga gabah yang lebih murah.
"Dari mulai pengumuman mau impor saja pemerintah sudah buat harga gabah di level petani turun," jelas Bhima saat dihubungi Tribunnews.
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Impor Beras Cederai Cita-Cita Swasembada Pangan
"Signal effect ini diterima oleh para pedagang beras sebagai bentuk adanya tambahan pasokan dalam waktu dekat, mereka menekan petani dengan membeli harga gabah yang lebih murah," tambahnya.
Bhima juga menjelaskan, wacana Indonesia yang hendak mengimpor beras, akan membuat harga beras internasional ikut terkerek naik.
Karena global berekspektasi adanya kenaikan permintaan di pasar Indonesia.
"Kondisi serupa juga terjadi pada sisi petani diluar negeri khususnya di Thailand dan Vietnam dimana kedua negara tersebut menjadi pasokan harga beras internasional," katanya.
"Ketika ada sinyal pemerintah Indonesia ingin impor, maka harga beras internasional jadi semakin mahal karena ekspektasi terjadi kenaikan permintaan di pasar Indonesia," lanjut Bhima.
Diketahui sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana impor beras adalah langkah untuk memastikan ketersediaan atau iron stock di gudang Bulog.
Menurutnya, saat ini stok beras di gudang Bulog sudah berada di bawah level 500 ribu ton dari yang seharusnya 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.
"Pemerintah tidak bisa dengan enteng jawab ini baru rencana, karena mekanisme harga di level petani juga berkaitan erat dengan rencana impor beras," pungkas Bhima Yudhistira.
