Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta kepada Kementerian Perekonomian menunda  impor beras sambil menunggu perkembangan panen raya padi yang akan tiba sebentar lagi.

"Kami meminta Kemenko Perekonomian untuk menggelar rakornas untuk menunda keputusan impor bukan menunda pelaksanaan impor," kata Yeka saat konferensi pers online, Rabu (24/3/2021).

Yeka menjelaskan, impor beras akan aman dilakukan jika diputuskan setelah awal Mei 2021 sambil menunggu perkembangan panen raya padi serta stok pengadaan beras di Perum Bulog.

"Kami meminta untuk menunda hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan perum bulog paling tidak sampai awal Mei," jelas Yeka.

Baca juga: Impor Beras, INDEF: Petani Makin Sakit, Gara-gara Harga Gabah Ditekan

Sebelumnya, Ombudsman menilai kebijakan impor beras seharusnya tidak dilakukan jika melihat indikator angka ramalan Badan Pusat Statisik (BPS) terkait produk panen beras surplus 14,54 juta ton beras.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Impor Beras Cederai Cita-Cita Swasembada Pangan

BPS mencatat potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

Adapun potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektare atau naik sekitar 1,02 juta hectare (26,53 persen) dibandingkan subround Januari- April 2020 sebesar 3,84 juta hektare.

Yeka juga menengarai isu harga beras turun akibat adanya wacana impor beras dan berdampak ke tingkat petani.

"Sebetulnya tanpa impor beras pun harga beras nasional pasti akan turun karena sedang memasuki masa musim panen. Teori supply dan demand di mana supply banyak maka harga di level permintaan pasti turun jadi tidak diakibatkan wacana impor," urainya.

*Tergantung Penyerapan Bulog*

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuturkan masih melihat kinerja penyerapan beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di masa panen raya 2021.

"Kalau penyerapan dari Bulog ini bagus, kita tidak perlu impor beras. Ada tahun-tahunnya yang kita tidak perlu impor seperti tahun 2019 dan 2020," tutur Mendag saat konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Mendag berkata rencana impor beras ini adalah tanggung jawab dirinya.

"Saya yang minta rakor dengan Menko Perekonomian untuk dibicarakan masalah stocking Bulog ini karena ini sudah sangat mengganggu saya," tuturnya.

Dia menilai impor perlu dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan beras di gudang Bulog yang kurang dari satu juta ton.

Mendag berkata apa yang disampaikan Direktur Utama Bulog yakni iron stock masih 800 ribu stock belum dihitung dengan turun mutu.

"Hitungan saya berarti stocking Bulog sudah bisa dikatakan hanya 500 ribu ton. Ini adalah salah satu stocking terendah dalam sejarah Bulog," imbuhnya.

Berdasarkan data hingga Maret 2021, Bulog baru dapat menyerap 85 ribu gabah petani di musim panen raya ini.

"Bukan salah Bulog karena yang dijual petani gabah dalam kondisi basah faktor dari hujan yang tidak berhenti. Sedangkan Bulog memiliki aturan hanya menerima gabah yang dalam kondisi kering," pungkas Mendag.

Caption : Yeka Hendra Fatika selaku Anggota Ombudsman RI (kiri) saat menyampaikan materinya di konferensi pers daring dengan topik Polemik Impor Beras, Rabu (24/3/2021).