Ekonom Indef Sebut Larangan Mudik Tidak Konsisten, Ekonomi Jadi Taruhan
Keputusan larangan mudik Lebaran tahun 2021 oleh pemerintah dinilai tidak konsisten, sehingga roda ekonomi menjadi taruhan.
Editor: Sanusi
"Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-phk. Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit. Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan
Mudik sebagai sarana perbaikan ekonomi
Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.
"Mudik itu biar setahun sekali tapi dampaknya besar sekali bahkan skalanya nasional. Aktivitas bisnis dan perputaran uang sangat dipengaruhi banyaknya mobilitas penumpang dan moda transportasi yang bergerak. Kalau aktivitas orang lambat, ekonomi tidak pasti juga macet," kata dia.
Untuk itu, ia sangat berharap mudik bisa menjadi momen untuk menggerakkan kondisi yang terpuruk. Shafruhan menjelaskan bahwa mudik mampu menghasilkan perputaran uang dari kota ke desa.
"Sangat positif sekali kalau mudik tetap berjalan. Karena akan banyak desa yang akan terdampak secara rill dari mudik dan meningkatkan ekonomi," tutup Shafruhan.
Ketua Umum MTI: Pemerintah Harus Tegas Soal Aturan Larangan Mudik 2021
Pemerintah memutuskan untuk menghapus kegiatan mudik pada Idul Fitri pada tahun 2021.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, pemerintah harus lebih tegas terkait aturan tersebut.
Menurutnya, jangan sampai aturan justru dibuat namun tak memiliki tindakan yang tegas.
Terlebih, ancaman gelombang kedua bisa saja terjadi di momen mudik Lebaran tahun ini.
"Sebaiknya pemerintah harus tegas memberlakukan larangan mudik lebaran untuk mencegah penularan Covid-19 gelombang kedua," kata Agus Taufik saat dihubungi Tribunnews, Jumat (26/3/2021).
Agus juga menilai, jika aturan larangan mudik itu tak dibarengi dengan tindakan tegas hanya akan membuang-buang anggaran APBN.
Selain itu, ia mengatakan, bahwa vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak menjamin seseorang yang akan mudik kebal akan virus Corona.