Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Emil Salim: Ngeri, Gedung Kemenkeu Bisa Jadi Mal

Ekonom senior Emil Salim mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
zoom-in Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Emil Salim: Ngeri, Gedung Kemenkeu Bisa Jadi Mal
/ tangkap layar
Ekonom senior Emil Salim 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Emil, ketika IKN pindah maka kementerian dan lembaga akan turut ke Kalimantan Timur, dan gedung-gedung yang ada di Jakarta ditukar guling ke pihak swasta sebagai ganti membangun di IKN baru.

"Departemen Keuangan adalah salah satu monumen historis yang besar, juga akan ditukar gulingkan. Kemudian beberapa kompleks di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Selatan, Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," papar Emil saat diskusi virtual, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Partai Demokrat: Pemerintah Urus Pandemi Dulu Baru Bicara Pemindahan Ibu Kota

Emil tidak dapat membayangkan ketika swasta menguasa gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, di mana karakter dari Ibu Kota Jakarta yang menjadi Ibu Kota Proklamasi akan hilang karakternya.

"Jadi biaya terbesar yang saya lihat adalah the hystorical cost dari ibu kota proklamasi, berkembangnya pusat perjuangan kita dari sejak Budi Utomo, akan hilang lenyap. Kalau ditukargulingkan jadi sentra komersial, bayangkan Departemen Keuangan menjadi mal, ngeri saya melihat hal-hal ini," paparnya.

"Apakah faktor-faktor ini sudah diperhitungkan? Mengapa ini penting? Karena kita andalkan pada dana swasta karena anggaran pemerintah hanya terbatas," sambungnya.

Baca juga: Mantan Menteri: Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Bukan Karena Gerah dengan Jakarta

Berita Rekomendasi

Ia menyebut, pihak swasta yang akan ikut berperan di IKN dan mengusai gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, pastinya yang memiliki dana besar.

"Tentu swasta yang besar, konglomerat besar. Bagaimana dampak politik ekonominya di dalam pembangunan ibu kota tersebut?," paparnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas