Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,4 persen-6,0 persen.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika investasi pemerintah, BUMN, dan utamanya sektor swasta bisa terealisasi.

"Pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi itu dibutuhkan investasi non pemerintah dan memastikan ketersediaan pembiayaan sebesar Rp 5.891,4 triliun-Rp 5.931,8 triliun," kata Suharso dalam Rakor Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Dunia di 2021 Bisa Jadi Tercepat Sejak 1970

Dia menyebut 83 persen kebutuhan investasi nasional diharapkan datang dari swasta.

Suharso mengurai jumlah investasi swasta yang harus direalisasikan sebesar Rp 4.857,7 triliun.

Suharso meyakini sasaran tersebut dapat membuat Rasio Modal-Output Marginal (ICOR) 2022 lebih baik menjadi 6,24 dari tahun sebelumnya 8,16.

Baca juga: Pembayaran THR Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari Sisi Permintaan

"Investasi dapat mendorong pertumbuhan secara lebih efisien. Ini ada hubungannya dengan total factor productivity (TFP) kita yang mudah-mudahan membaik terhadap akses tenaga kerja dan juga permodalan," tutur dia.

Sementara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku siap merealisasikan target investasi yang diminta Presiden Joko Widodo sebesar Rp 900 triliun.

"Tahun ini kan Rp 856 triliun target dari Bappenas tapi Bapak Presiden meminta Rp900 triliun. Sebagai prajurit saya siap jalankan," ucap Bahlil.

Bahlil memastikan investasi yang masuk Indonesia ke depan harus berkualitas.

Menurutnya, tugas besar yakni menciptakan pemerataan investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

"Investasi tidak hanya di Pulau Jawa lagi. Ini semua dalam rangka memenuhi apa yang sudah dilakukan lima tahun kemarin terkait pembangunan infrastruktur," tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan Kementerian Investasi tidak hanya berbicara mengenai foreign direct investment tetapi juga mendukung pengusaha dalam negeri.

Begitu juga tidak perhatiannya tidak kepada pengusaha besar melainkan termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Bapak Presiden meminta kami untuk mengurus semua pengusaha tidak boleh hanya mengurus satu negara saja atau satu daerah tertentu saja. Nggak boleh semua harus rata berdasarkan aturan," tuturnya.