TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021.

"Efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari negara negara lain yang sudah tumbuh positif," ujar Anis, kepada wartawan, Jumat (7/5/2021). 

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pertumbuhan ekonomi yang masih minus merupakan bukti bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah belum serius dan efektif. 

"Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka kuartal II/2021 kembali akan mengalami pertumbuhan negatif dan terjebak resesi," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Masih Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Minus 0,74 Persen Pada Kuartal I 2021

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) hari Rabu (5/5/2021), mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen secara tahunan.

Beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB juga masih mengalami kontraksi, antara lain: Industri Pengolahan (19,84%) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10%) sebesar 1,23%; konstruksi (10,8%) sebesar 0,79%. Hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%. 

Anis menjelaskan bahwa masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut. 

Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93%) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98%) sebesar 0,23 persen. 

Baca juga: Ekonom: Penanggulangan Pandemi Jalan Indonesia Keluar dari Risiko Resesi Ekonomi

Menurut Anis kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. 

"Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Baca juga: Kisah Perantau Putar Otak di Tengah Larangan Mudik, Naik Truk Sayur, Travel Gelap dan Mobil Boks

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan bahwa tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar.

Sehingga kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat hanya akan membuat perekonomian nasional masih tertekan. 

"Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7%, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian," pungkasnya.