TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Janji pemerintah yang akan memberikan insentif bagi para pengusaha warung Tegal (Warteg) yang ada di wilayah Jabodetabek selama masa pandemi Covid-19 ditagih.

Ketua Koordinator Warteg Nusantara, Mukroni mengatakan, selama ini para pengusaha Warteg di Jabodetabek tidak pernah menerima insentif dari pemerintah.

Atas dasar itu Mukroni menyebut bahwa janji pemerintah memberikan insentif-insentif bagi pengusaha Warteg hanyalah pencitraan belaka.

"Berbicara insentif dari pemerintah itu hanya pencitraan, tidak ada itu di lapangan. Semuanya rakyat disuruh gerak sendiri. Hanya omongan semua, tidak ada insentif yang diberikan. Jangan omong doang," ujar Mukroni kepada Tribun Network di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Mukroni mengungkapkan, 75 persen dari 50 ribu pengusaha Warteg yang ada di wilayah Jabodetabek telah mudik lebaran sebelum 6 Mei 2021.

Mereka memutuskan untuk mudik dikarenakan kondisi perekonomian yang kian terpuruk di masa pandemi Covid-19.

Di tengah situasi itu, pemerintah dinilai para pengusaha Warteg tidak dapat memberikan solusi terbaik dalam membenahi kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah.

"Pemerintah tidak memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat bawah. Ramadan ini justru mereka (pengusaha warteg Jabodetabek) semakin terpuruk ekonominya," kata Mukroni.

"Hampir separuh pengusaha warteg Jabodetabek sudah pulang, balik, sudah mudik, karena tidak ada yang diharapkan dari pemerintah," sambung Mukroni.

Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Koordinator Warteg Nusantara Mukroni.

Di tengah larangan mudik lebaran, sudah berapa pengusaha Warteg se-jabodetabek yang telah mudik?

Di tahun kedua pandemi Covid-19 ini justru banyak yang mudik karena Pemerintah tidak memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat bawah.

Ramadan ini justru mereka (pengusaha warteg Jabodetabek) semakin terpuruk ekonominya.  Daya beli masyarakat masih nyungsep karena Pemerintah tidak fokus membenahi.

Hampir separuh pengusaha warteg Jabodetabek sudah pulang, balik, sudah mudik, karena tidak ada yang diharapkan dari pemerintah.