Hampir separuh lebih yang mudik, dulu yang sudah mudik karena tidak melanjutkan berdagang sudah ada 50 persen.

Sekarang ini yang mudik hampir 75 persen dari total jumlah komunitas warteg yang ada di Jabodetabek. Kira-kira mungkin 50 ribu, sekarang tinggal 10 ribu. Jadi hampir 75 persen sudah pulang kampung.

Selama masa pandemi Covid-19 ini apakah para pengusaha Warteg tidak memperoleh insentif dari pemerintah?

Berbicara insentif dari pemerintah itu hanya pencitraan, tidak ada itu di lapangan. Semuanya rakyat disuruh gerak sendiri.

Mereka hanya omongan semua, tidak ada insentif yang diberikan. Jangan omong doang, makanya mereka mudik. Kalau mereka di Jabodetabek dapat insentif, mereka akan rela untuk tidak mudik.

Tapi dalam kondisi Ramadan ini justru semakin terpuruk dibandingkan Ramadan pada pandemi pertama kemarin.

Karena kondisi pengangguran semakin banyak, daya beli semakin nyungsep, sehingga perekonomian semakin berat untuk pengusaha warteg.

Sementara mereka terbebani dengan kehidupan di Jakarta dan di kampung. Dan momen lebaran ini untuk pelipur lara dengan kondisi ekonomi kayak begini, mereka pasrah.

Mereka yang penting bisa ketemu keluarga, melepas penat dan kerinduan dengan sanak saudara. Dan ini juga akan memberikan semangat nanti walau hanya seminggu atau dua minggu.

Tambahan, intinya Pemerintah tidak punya uang. Bank-bank juga sangat sulit untuk mengeluarkan pinjaman dalam kondisi begini mereka juga lebih berhati-hati, ya rezim ini kan nanti berganti.

Apa kendala atau tantangan lain yang kini harus dihadapi para pemilik usaha warteg di Jabodetabek?

Rakyat di bawah juga susah untuk mengakses kredit. Mereka lebih berhati-hati, kalau rezim ini berganti mereka juga nanti tidak mau bertanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan rezim yang tidak jelas.

Jadi ini (janji memberikan insentif) hanya pencitraan saja dari pemerintah lewat media-media, seakan-akan Pemerintah sudah berbuat banyak, tapi tidak.

Itu hanya untuk memberikan harapan, tapi harapan-harapan kosong. Itu yang terjadi di lapangan.