Pemerintah Targetkan Kontribusi Ekspor UMKM Meningkat Jadi 15,8 Persen
Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya mewujudkan kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen.
“Kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak," kata Arif dalam penandatanganan MoU dengan PT Mitra BUMDES Nusantara (MBN) di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Menurutnya, penting mewujudkan kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen.
Baca juga: BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Login eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id untuk Cek Penerima
Pada 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.
Baca juga: Legislator PKS Desak Pemerintah Percepat Digitalisasi UMKM
Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN, meliputi pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global.
"Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan," tegasnya.
Dia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan.
Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal. “Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat," terang Arif.
Yang kedua, pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperasi dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.
Keempat, pola pendampingan di mana seluruh deputi akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi.
Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.
"Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM," imbuh Arif.