TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok langsung disambut dengan gerak cepat oleh kepolisian.

Sehari setelah instruksi itu diberikan, polisi langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli.

Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sosok Zainul Koordinator Pungli di Tanjung Priok yang Ditangkap Polisi, Punya Sepatu Harga Rp 2 Juta

Ketua Forkami James Talakua mengatakan, persoalan seperti tarif kepelabuhanan, waktu penumpukan, kemacetan, lama waktu bongkar muat, penyelundupan, produktivitas bongkar muat, tarif sewa lahan hingga persoalan persaingan usaha telah menjadi keluhan masyarakat maritim Indonesia sejak lama.

"Belum lagi persoalan kapal-kapal yang banyak mengalami masalah seperti kecelakaan, kapal tabrakan, kapal terbakar, tenggelam dan kandas yang setiap hari nyaris terdengar dan banyak terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ujarnya, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Oknum Karyawan Terlibat Praktik Pungli, JICT: Hanya Segelintir

Semua persoalan tersebut belum tertangani. Salah satu penyebabnya karena tidak ditempatkannya orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat (the right man in the right place) guna mengurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan organisasinya sangat mendukung keberanian Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan.

Baca juga: Minta Jajarannya Gerak Cepat Tindak Preman Pungli, Kapolri: Kalau Belum Action Saya Akan Tegur!

“Ini artinya pejabat yang diamanah amanah untuk mengurus sektor transportasi laut bekerja sesuai harapan,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden atau Menteri agar berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan dan amanah yang diberikan dan diganti dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

James Talakua mengungkapkan Presiden agar tidak tanggung-tanggung untuk membereskan persoalan kusut pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendukung dan menggairahkan kembali program Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang kini mulai tenggelam.

Sebab, jika persoalan pelabuhan bisa diperbaiki, langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin dekat.

Selama ini, perkembangan Tol Laut dan Poros Maritim seperti berjalan di tempat akibat lemahnya eksikusi dan tidak tepatnya di dalam menempatkan orang yang tepat.

Forkami optimistis, di sisa waktu yang ada, Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki persoalan kusut kepelabuhanan di seluruh Indonesia.

Menurut Forkami, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk memutasi orang-orang yang tidak bisa mengurus sektor transportasi laut dan menggantinya dengan mereka yang bisa mengurus pelayaran.

Mereka adalah yang memiliki kecukupan ilmu, pengalaman, jaringan luas dan dipercaya dunia kemaritiman nasional bahkan internasional.

“Kalau tidak cakap dan mampu, mimpi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.