Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pungli Cuma Sebagian Kecil dari Kusutnya Persoalan di Pelabuhan

masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan

Pungli Cuma Sebagian Kecil dari Kusutnya Persoalan di Pelabuhan
Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi mendapat keluhan maraknya praktik pungli dan premanisme terhadap para sopir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok langsung disambut dengan gerak cepat oleh kepolisian.

Sehari setelah instruksi itu diberikan, polisi langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli.

Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sosok Zainul Koordinator Pungli di Tanjung Priok yang Ditangkap Polisi, Punya Sepatu Harga Rp 2 Juta

Ketua Forkami James Talakua mengatakan, persoalan seperti tarif kepelabuhanan, waktu penumpukan, kemacetan, lama waktu bongkar muat, penyelundupan, produktivitas bongkar muat, tarif sewa lahan hingga persoalan persaingan usaha telah menjadi keluhan masyarakat maritim Indonesia sejak lama.

"Belum lagi persoalan kapal-kapal yang banyak mengalami masalah seperti kecelakaan, kapal tabrakan, kapal terbakar, tenggelam dan kandas yang setiap hari nyaris terdengar dan banyak terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ujarnya, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Oknum Karyawan Terlibat Praktik Pungli, JICT: Hanya Segelintir

Semua persoalan tersebut belum tertangani. Salah satu penyebabnya karena tidak ditempatkannya orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat (the right man in the right place) guna mengurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan organisasinya sangat mendukung keberanian Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan.

Baca juga: Minta Jajarannya Gerak Cepat Tindak Preman Pungli, Kapolri: Kalau Belum Action Saya Akan Tegur!

“Ini artinya pejabat yang diamanah amanah untuk mengurus sektor transportasi laut bekerja sesuai harapan,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden atau Menteri agar berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan dan amanah yang diberikan dan diganti dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas