Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menanggapi kritikan terkait suntikan dana jumbo dari Pemerintah untuk keperluan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Suntikkan dana yang dimaksud yakni melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,449 triliun, dan akan direalisasikan di APBN 2022.

Banyak yang menilai, suntikan dana kepada BUMN ini tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan keperluan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Erick menanggapi, di negara demokrasi, kritik merupakan hal yang lumrah.

Namun dirinya menekankan, dana sebesar Rp72,44 triliun juga digunakan untuk penanganan pandemi dan juga sekaligus penanganan pasca pandemi di 2022.

“Saya rasa ini era demokrasi, ada kritik dan saran,” ucap Erick dalam bincang-bincang di acara televisi swasta, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan

“PMN tersebut digunakan untuk pasca Covid, dan juga (digunakan) untuk pada saat penanganan Covid. Karena pasca covid juga sangat penting,” sambungnya.

Dirinya melanjutkan, PMN tahun 2022 juga digunakan untuk berbagai penugasan dan sejumlah proyek-proyek yang dapat membantu kegiatan perekonomian.

Contohnya seperti pembangunan jalan tol. Apabila infrastruktur tersebut rampung, maka distribusi logistik akan semakin cepat dan menekan biaya efisiensi.

“Yang namanya pembangunan tol supaya transportasi barang bisa dipercepat itu salah satunya,” ucap Erick.

“Jadi, PMN ini juga banyak juga (untuk program pasca Covid) yang sangat penting,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI telah menyetujui PMN yang diajukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, sebesar Rp72,449 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah.

Kepastian tersebut tertuang dalam draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, terkait pengambilan keputusan terhadap usulan tambahan penyertaan modal Negara tahun anggaran 2021 dan penyertaan modal Negara tahun anggaran 2022 pada BUMN, Rabu (14/7/2021).

“Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022,” bunyi draft tersebut saat dibacakan Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.

“Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna,” sambungnya.

Baca juga: Hobi Jadi Cuan, Kisah Galih Sukses Berbisnis Panganan Khas Jawa Barat Lewat Kylafood

Berikut 12 BUMN yang mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp72,44 triliun di 2022 dan detail penggunaannya.

1. PT Hutama Karya, jumlah PMN Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol trans sumatera

2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia, jumlah PMN Rp9,31 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus.

3. PT PLN, jumlah PMN Rp8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022

4. PT Bank Negara Indonesia (BNI), jumlah PMN Rp7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).

5. PT KAI, jumlah PMN Rp4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

6. PT Waskita Karya, jumlah PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.

7. PT BPUI, jumlah PMN Rp2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021

8. PT Adhi Karya, jumlah PMN Rp2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.

9. PT Perumnas, jumlah PMN Rp2 triliun untuk program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

10. PT Bank Tabungan Negara, jumlah PMN sebesar Rp2 triliun untuk penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.

11. PT RNI, jumlah PMN Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

12. PT Damri, jumlah PMN Rp250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.