Tak heran per periode sama Kemenkeu mencatat simpanan daerah lagi-lagi naik Rp5,22 triliun atau 3,01 persen dari posisi bulan sebelumnya menjadi Rp178,95 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan daerah dengan selisih simpanan dan biaya operasional tertinggi adalah Jawa Timur dengan nilai Rp9,9 triliun, Aceh Rp4,3 triliun, Jawa Tengah Rp4,2 triliun. Sedangkan terendah adalah DKI Jakarta Rp2,5 triliun, Lampung Rp1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp900 miliar.

Tak jauh berbeda, realisasi pendapatan berbanding realisasi belanja per Agustus juga jauh dari memuaskan. Realisasi pendapatan APBD per Agustus 2021 sudah mencapai 53,7 persen dari pagu.

Realisasi pendapatan di daerah mayoritas disokong transfer dari pemerintah pusat. Namun pada saat yang sama banyak daerah yang merealisasikan belanja lebih rendah dari pendapatannya. Realisasi belanja APBD baru 44,2 persen dari pagu atau mencapai Rp537,93 triliun. Jumlah itu naik 2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Banten menjadi salah satu provinsi yang paling sedikit membelanjakan anggarannya, padahal transfer dananya paling besar. Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja di Banten mencapai 17,9 persen.

Sementara Jawa Tengah kebalikannya, menjadi wilayah yang paling tinggi belanja APBD. Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanjanya bahkan hingga minus 0,63 persen. "Jadi bayangkan saat transfer sudah dimintakan tata kelola dengan persyaratan salur mereka (pemda) pun tidak langsung membelanjakan," ujarnya.

Selain itu, belanja kesehatan dari APBD juga mengalami penurunan 1,4 persen dari Rp 83,88 triliun pada Agustus tahun lalu menjadi Rp 82,71 triliun pada Agustus 2021. Namun, penurunan ini disebabkan belanja kesehatan yang banyak dilakukan pemerintah pusat.

"Sekarang kita juga akan melakukan intersep seperti yang kita sampaikan sehingga kecepatan vaksinasi dan penanganan covid melalui PPKM tidak terkendala. Namun kita mendorong insentif nakes bisa dibayarkan secara tepat waktu," kata dia.(tribun network/yov/dod)